Calon Ketum Tak Demokratis, Partai Golkar Rawan di Zona Kritis. . .

Politikus senior Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengaku khawatir partai berlambang beringin bakal kritis alias kembali pecah, apabila para calon ketua umum menggunakan cara-cara tidak demokratis dan membawa intervensi melalui pejabat.

"Kalau mekanismenya tidak demokratis, jangan salahkan, akan banyak kader Partai Golkar pada yang akhirnya eksodus. Saya yakin akan terjadi besar-besaran. Kalau dipaksakan dengan cara seperti itu," ujar Agun kepada wartawan, Jumat (29/11/2019).

Agun pun turut menyoroti mengenai salah satu syarat pendaftaran calon ketua umum Golkar yakni soal mewajibkan 30 persen dukungan dari anggota partai saat Munas mendatang. Karena itu, dia pun mempertanyakan ihwal peraturan tersebut. Karena seharusnya pemberian dukungan dimulai ketika Munas dibuka, bukan sebelumnya.

Baca Juga: Golkar Ogah Ikutan Bamsoet soal Pilkada

"Dukungan 30 persen yang diserahkan di panitia Munas, saya wajib pertanyakan. Harusnya dukungan itu dilakukan tidak di luar gedung, tapi di forum Munas. Dengan cara apa? Dokumen itu masih kosong. Ada nama A, B, C, D, tinggal dia melingkari. Yang angkanya capai 30 persen itu yang resmi masuk dalam tahapan berikutnya," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia memandang persyaratan 30 persen itu di awal saat pendaftaran dikhawatirkan membuat para pemilik suara tidak terbuka dan takut memberikan dukungannya kepada calon di luar Airlangga secara terbuka.

Ia meminta kebijakan itu dihapus dan memberikan hak kepada pemilik suara untuk memilih dan dipilih secara adil. Dikatakannya, intimidasi terhadap pengurus daerah sebagai pemilik suara bukanlah isapan jempol.

Baca Juga: Golkar Pecah, Pilkada Jadi Terancam

"Hari ini sudah terjadi. Berapa orang yang sudah di Plt, berapa orang yang sudah dicopot, Anda bisa cek. Banyak di berbagai daerah itu terjadi. Hal itu terjadi seperti ini menurut hemat saya harus dilawan. Termasuk misalkan proses pencalonan," tutur dia.

Tak lupa, Agun juga mengingatkan agar menteri-menteri dari Golkar di Kabinet Joko Widodo - Ma'ruf Amin, tak ikut serya Munas. Karena dia meyakini Presiden Jokowi melepaskan pemilihan ketua umum Golkar secara jujur dan adil.

"Kalau para menteri yang terlibat, terkait hal itu turun gunung ke bawah, justru harusnya mencegah kecurangan. Hei, parpol jangan sekali-sekali mau menang (dengan cara tak demokratis, red). Menang harus dengan cara-cara demokratis seperti membuat mekanisme pemilihan yang selurus mungkin," kata Agun.