Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Ketua fraksi PKS di DPRD Jakarta Mohammad Arifin mengkritisi soal program rumah DP 0 rupiah yang merupakan program prioritas Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, banyak status pemohon rumah ini yang tidak jelas.
Ia menganggap hal ini merupakan catatan penting bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan program ini. Bahkan, menurutnya, berdasarkan data yang ia punya para pendaftar Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) tidak jelas statusnya.
"Banyak pemohon hunian ini yang tidak jelas status pengajuannya baik di UFPRS maupun proses di perbankan," ujar saat Raperda tentang APBD DKI tahun 2020, di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).
Baca Juga: Gak Salah? Peminat Rumah DP 0 Rupiah Cuma Segini..
Baca Juga: Bilang Rumah DP 0 Rupiah Diminati Warga Jakarta, Ternyata Cuma Laku...
Lanjutnya, ia mengatakan status yang tidak jelas ini berimbas pada lambannya penetapan nama pembeli rumah yang dibangun di Klapa Village, Jakarta Timur. Bahkan, ia menganggap masalahnya ada di UFPRS selaku penerima pendaftaran dan bank DKI.
"PKS menyoroti lambatnya penetapan penghunian Rumah Samara DP Nol karena proses yang tidak pasti dan tidak jelas di UFPRS dan di Bank DKI," ucap dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
