RUU Kewarganegaraan Diskriminasi Muslim Disahkan India

Pernyataan Shah yang memberikan dukungan kepada pengesahan RUU Kewarganegaraan dinilai merupakan sikap yang berpikiran sempit. Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS menyatakan, Wahsington harus mempertimbangkan sanksi terhadap Shah jika dia mengadopsi undang-undang tersebut.

"Pengesahan RUU Amendemen Kewarganegaraan menandai kemenangan pasukan yang berpikiran sempit dan fanatik terhadap pluralisme India," ujar pemimpin partai oposisi utama Kongres, Sonia Gandhi.

Baca Juga: Ribuan Orang di India Lakukan Aksi Protes Terkait Kasus Pemerkosaan

Pemerintah menyatakan, undang-undang baru tersebut akan diikuti oleh daftar kewarganegaraan. Dengan demikian, umat Muslim harus membuktikan bahwa mereka adalah penduduk asli India dan bukan pengungsi dari Bangladesh, Afghanistan, dan Pakistan. Apabila ada Muslim yang merupakan pengungsi dari tiga negara tersebut, maka mereka berpotensi tidak mendapatkan kewarganegaraan.

Seorang ahli hukum konstitusi dan wakil rektor di NALSAR University of Law di Hyderabad, Faizan Mustafa mengatakan, RUU Kewarganegaraan bertentangan dengan konstitusi negara. Menurutnya, pengesahan RUU itu merupakan tindakan sewenang-wenang karena tidak mencakup semua kalangan dan minoritas.

"Ini sewenang-wenang karena tidak didasarkan pada klasifikasi yang masuk akal, tidak memiliki tujuan rasional untuk dicapai, tidak mencakup semua negara tetangga, tidak mencakup semua minoritas yang dianiaya. Secara konstitusional dan secara hukum tidak dapat dipertahankan tetapi mari kita lihat apa yang Mahkamah Agung lakukan dalam kasus ini," kata Mustafa.

Sejak saat Modi kembali memimpin, banyak Muslim di India mengatakan mereke merasa seperti warga negara kelas dua. Beberapa kota yang dianggap memiliki nama yang terdengar islami telah diganti. Sementara, beberapa buku pelajaran sekolah diubah untuk mengecilkan kontribusi Muslim ke India.