Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) dan Wakil Ketua Fadel Muhammad (kanan) usai upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). | Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Beban Politik Tambahan
Andreas mempertanyakan, makna dinasti politik dengan memberikan contoh perbandingan. Misalnya, seperti politik Amerika Serikat, dengan pernah adanya keluarga Kennedy yang mencuat di era 1960-1970-an. Begitu juga, keluarga Bush yang muncul di tahun 1980-1990-an.
"Atau keluarga Bush. Di India pun ada keluarga Gandhi. Ini dua negara demokrasi terbesar di dunia. Apakah juga dinasti?" tutur Andreas.
Dia menganggap, suara sumbang terhadap Gibran-Bobby diibaratkan nyinyir yang bukan kritikan. Namun, kata Andreas, bila keduanya dinilai aji mumpung juga tak persoalan, karena Jokowi punya prestasi sebagai kepala negara.
"Kalau aji mumpung juga enggak papa. Wong nasib politik dan kerja keras bapaknya bagus. Soal anak atau mantunya sama seperti bapaknya, ya rakyatlah yang putuskan mau pilih mereka atau tidak," sebutnya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem), Titi Anggraini berpandangan, majunya Gibran-Bobby secara politik akan membawa beban politik tambahan bagi Jokowi.
Pertama, potensi kembali muncul polarisasi di masyarakat akibat sisa-sisa kontestasi pilpres yang belum sepenuhnya pulih.
Kedua, bila performa anak menantunya ini kurang optimal seandainya terpilih, maka mereka bisa jadi rongrongan bagi kredibilitas kepemimpinan Jokowi. Lalu, ketiga, figur Gibran-Bobby yang merupakan pendatang baru dan bisa merusak kaderisasi parpol.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
