Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Demokrat Buka Suara Soal Jiwasraya, Kok Responsnya Adem dan Melempem??

Demokrat Buka Suara Soal Jiwasraya, Kok Responsnya Adem dan Melempem?? Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yakni dengan cara pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB) dan pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra. | Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Warta Ekonomi, Bogor -

Demokrat buka suara soal krisis yang menimpa Jiwasraya. Perwakilan Demokrat menyerahkan kasus tersebut ke tangan para penegak hukum.

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi menilai, perlu ada koordinasi antara kementerian terkait dan juga penegak hukum soal polemik PT Asuransi Jiwasraya.

"Kalau saya pribadi biar proses penegakkan hukum dulu utamakan. Jadi koordinasi antar menteri Keuangan, menteri BUMN dengan Kejaksaan Agung sudah benar adanya," ujar Didi dalam diskusi di kawasan Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019).

Baca Juga: Soal Krisis Jiwasraya dan Narasi Salah SBY, PDIP Bela Jokowi!

"Untuk kasus sebesar ini saya kira memang kejaksaan Agung, KPK dan kepolisian bersama-sama lah saya kira bersama-sama langsung bergerak karena ini skandal industri asuransi terbesar di negeri ini yang mempertaruhkan nasib industri asuransi ke depan," tambahnya.

Didi juga mengingatkan agar juga tidak melupakan nasib jutaan para nasabah asuransi Jiwasraya, yang memang awalnya sangat terpercaya namun belakangan terjadi masalah.

Maka dari itu, dirinya menegaskan kembali bahwa proses penegakkan hukum harus benar-benar serius dan langkah cepat dilakukan.

"Saya sekali lagi mendukung langlah menteri keuangan sri mulyani, lalu pak Erick Thohir juga, dan semua pihak terkait bahwa ke depan ada langkah hukum. Sementara proses di DPR saya kira pansus harus segera dibentuk," ungkapnya.

Bahkan kata Didi, dirinya bersama kader partai politik lainnya baik oposisi maupun nonoposisi bersama-sama untuk bisa mengusut tuntas membongkar kasus tersebut.

"Ini kasus industri asuransi terbesar di negeri ini saya kira terjadi dugaan fraud dugaan penyelewengan yang terbesar," tuturnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Tanayastri Dini Isna

Bagikan Artikel: