Fenomena Keraton Dadakan, Demokrat: Pengalihan Isu Jiwasraya dan Asabri

Kemunculan fenomena heboh kerajaan di sejumlah daerah dinilai hanya pengalihan isu untuk menutupi kasus dugaan korupsi besar Jiwasraya dan Asabri. Pengalihan isu ini didukung dengan pemberitaan media massa yang dianggap berlebihan.

"Kami melihat fenomena kemunculan keraton-keraton dadakan ini bagian drama sosial yang diberitakan berlebihan oleh media untuk menutupi skandal besar Jiwasraya," kata Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean, baru-baru ini.

Baca Juga: Kementerian BUMN Pastikan Investasi Capai Rp3 T Masuk ke Anak Usaha Jiwasraya

Ferdinand menyindir agar pihak yang bisa menciptakan drama sosial untuk tak mengaburkan dan menutupi kasus besar. Menurutnya, rakyat mesti mengetahui bahwa hukum berjalan adil dalam mengusut kasus ini.

"Semua pihak yang mungkin punya kemampuan menciptakan drama sosial di tengah masyarakat untuk tidak mengaburkan pokok masalah yang terjadi yaitu korupsi Jiwasraya dan kemelut Asabri," kata Ferdinand.

Dia menambahkan, saat ini yang terpenting adalah memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus Jiwasraya. Dukungan ini lebih baik untuk pembersihan bangsa dari perilaku korupsi.

"Supaya rakyat kita ke depan bisa lebih makmur hidupnya," ujar Ferdinand.

Sebelumnya, kemunculan sejumlah kerajaan di daerah menyedot perhatian publik. Salah satunya, Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah. Lalu, ada Sunda Empire dan Keraton Jipang di Cepu-Blora.

Terkait kasus Jiwasraya, setidaknya dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp13,7 triliun. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun terbelah dengan inisiatif Panitia Kerja atau Panja dan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya.

Dugaan kasus Jiwasraya belum ada penyelesaian, kini muncul dugaan penyelewengan dana Asabri. Dugaan korupsi di Asabri mencuat kali pertama disinggung Menko Polhukam Mahfud MD. Kasus Asabri ini mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, KPK masih menunggu penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Polri juga menyoroti kasus Asabri ini karena Kapolri Jenderal Idham Aziz sudah menginstruksikan Kepala Bareskrim, Komjen Listyo Sigit Prabowo, membentuk tim gabungan dalam kasus Asabri.