Tolak Keras Pegawai Honorer Dihapus, Ganjar Usul Solusi

Rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah mendapat tanggapan serius Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Penghapusan tenaga honorer dinilai akan membuat daerah kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai di sejumlah instansi.

Menurut dia, kekurangan yang paling terasa adalah di bidang tenaga pendidik atau guru, apabila keputusan ini jadi diberlakukan.

"Kalau itu (honorer) dihapus dan tidak boleh, maka kita kekurangan pegawai. Guru saja kita kurang, kalau itu dipangkas, kita tidak ada guru. Lho yang mau isi siapa?" kata Ganjar usai meresmikan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang, Kamis (23/1/2020).

Baca Juga: Tak Cuma Pegawai, Bupati Bandung Barat Juga Resah Soal Penghapusan Pegawai Honorer

Lebih lanjut, Ganjar menilai negara belum mampu menyediakan pegawai sesuai kebutuhan selama ini. Sehingga di beberapa daerah, pengangkatan tenaga honorer adalah salah satu cara untuk menutupi kekurangan.

"Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang ngangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus," tegasnya.

Menurut Ganjar, selama negara belum mampu memberikan pegawai sesuai kebutuhan, maka harus ada inovasi untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu.

"Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu," terangnya.