Mark Zuckerberg: Media Sosial Perlu Aturan Khusus

Zuckerberg juga mengungkapkan Facebook menawarkan kampanye pemilu sebagai layanan baru di mana kandidat menyediakan informasi detail tentang para stafnya dan jika ada salah satunya yang diretas, keamanan kampanye bisa ditingkatkan untuk perlindungan negara. “Facebook bergerak dari model reaktif ke proaktif. Model itu mampu melumpuhkan 99% konten teroris sebelum ada laporan eksternal dibuat. Dalam kasus ujaran kebencian, 80% konten bisa dihapus tanpa notifikasi,” papar Zuckerberg.

Pria berusia 36 tahun itu juga mengakui bahwa Facebook lamban dalam mengakui perkembangan “kampanye informasi” daring yang terkoordinasi oleh aktor negara seperti Rusia. Dia menambahkan, aktor jahat tersebut bekerja lebih baik dalam menutupi aksinya dengan menghilangkan IP addres penggunanya.

Zuckerberg juga nenegaskan perlunya regulasi untuk melarang konten online berbahaya. Namun, hal itu bukan berarti media sosial terbesar di dunia itu memutuskan untuk membatasi kebebasan berbicara.

Baca Juga: Facebook Jadi Pahlawan karena Hentikan Operasi Intelijen Daring Rusia

Dipayan Ghosh, mantan eksekutif Facebook yang juga pakar kebijakan internet di Harvard, menilai larangan tersebut bukan langkah besar. “Memang akan selalu ada ujaran kebencian di Facebook,” kata dia. Ghosh mengungkapkan, Facebook perlu fokus pada sistem, bukan hanya masalah perseorangan.

Pengamat media sosial Heru Sutadi mengatakan, langkah Facebook mengatasi konten ekstrem pada hajatan pemilihan kepala daerah hingga presiden dinilai positif sebab akan mengakomodasi kalangan calon pemilih. Meski begitu, dia menegaskan langkah antisipatif sangat diperlukan dengan diiringi penindakan langsung.

Di sisi lain, keberadaan penyaringan konten tersebut menambah pekerjaan bagi pemerintah sebagai regulator. Pasalnya, selama ini pemerintah hanya bisa melakukan penutupan konten berbasis website. Sedangkan melalui media sosial lain seperti Facebook hanya bersifat teknikal.