Soal Percepatan Pembangunan di Jatim, Ketua DPD Siap Dukung

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mendukung penuh dengan  terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto, Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru), serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan juga pengembangan di kawasan Selingkar Ijen, kawasan Madura dan Kepulauan.

Menurut La Nyalla sapaannya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan mampu melakukan Perpres No. 80 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pembangunan diwilayah provinsi Jatim.

“DPD sebagai wakil daerah siap support, apalagi untuk percepatan pembangunan,” tegas LaNyalla di Surabaya, Senin (17/2/2020).

Baca Juga: Segera Pulang, Khofifah Jamin Kesehatan 65 Warga Jatim yang Dikarantia di Natuna

Baca Juga: Kunjungi Australia, Jokowi Pelajari Pembangunan Ibu Kota Negeri Kangguru

Menurut mantan Ketua PSSI ini, dirinya akan membantu di tingkat pusat apa yang menjadi kebutuhan Jatim dalam mempercepat implementasi Perpres tersebut.

“Yang jelas saya siap mambantu untuk kemajuan provinsi Jatim nantinya,” singkatnya.

Sementara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secara tegas menyatakan, dukungan dari Ketua DPD RI akan memberi harapan baru bagi dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut dalam Perpres disebutkan akan dilakukan secara  terpadu dan berkelanjutan. Apalagi kata Khofifah, Perpres tersebut memang harus menjadi isu bersama, khususnya bagi stakeholder di Jatim 

“Saya juga berharap Kadin Jatim juga terlibat mendorong para pengusaha sebagai investor,” harap wanita nomer satu di Jatim ini.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, pemerintah provinsi Jatim sudah minta kepada Menko Perekonomian untuk segera membentuk Project Managerial Office (PMO) di pusat, sehingga nanti di provinsi pihaknya tinggal membuat Provincial Project Managerial Office (PPMO). 

“Dan nanti provinsi akan menerbitkan obligasi daerah yang akan ditawarkan ke masyarakat,  sebagai salah satu sumber pembiayaan. Sehingga kemajuan Jatim nantinya juga didukung oleh masyarakat Jatim,” sambungnya.

Disinggung pendanaan. Secara tegas Khofifah mengatakan, dalam Perpres telah tertuang bahwa percepatan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut bersumber dari empat hal. Yaitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, serta sumber pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami akan segera menyiapkan detail plan serta membentuk tim taskforce terkait penyediaan transportasi publik termasuk opsi MRT, LRT serta opsi penambahan kereta commuter tidak hanya sampai Lamongan tapi sampai Tuban,” ucap mantan Menteri Sosial ini.

Sedangkan, untuk pengembangan di kawasan BTS kata Khofifah, pihaknya  akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang lebih memadai bagi para wisatawan baik dari arah malang, pasuruan maupun probolinggo.

“Kami harap percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Jatim khususnya di kawasan Gerbangkertosusila,  BTS, Selingkar Wilis dan Kawasan Selatan, akan mampu memberikan multiplier effect yang luas bagi semua pihak. Baik bagi PDRB di Jatim maupun PDB secara  nasional,” jelasnya

Sementara  Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)  Jatim Adik Dwi Putranto mengungkapkan, pihaknya (Kadin)  untuk bisa bersama terlibat dalam implementasi Perpres tersebut. 

“Nanti kalau sudah dibentuk PPMO, kami dari Kadin ingin juga terlibat aktif, supaya lebih cepat memberikan update informasi kepada para pengusaha di Jatim,” kata Adik.