Raker DPR, SYL Optimis Tingkatkan Produksi, Ekspor dan Stabilisasi Harga Pangan

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin mendorong Kementan di bawah kepemimpinan SYL dalam menerapkan transparansi data sehingga data sesuai hasil produksi yang riil. Karena itu, Komisi IV meminta capaian produksi komoditas pertanian disampaikan menggunakan angka yang riil.

"Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo agar dapat mencermati soal transparansi data, sehingga data tersebut mencerminkan produksi komoditas pertanian yang realistis. Saya tegaskan, untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan pada masa periode lalu," tegasnya.

"Komisi IV pun meminta agar alokasi anggaran 2020 dialihkan pada program yang memberi manfaat langsung pada petani, seperti pembangunan infrastruktur pertanian, serta diversifikasi pangan," pinta politisi PDIP tersebut.

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo sependapat dengan langkah Mentan Syahrul dalam menindak tegas tindakan alih fungsi lahan pertanian. Sebab swasembda pangan tidak akan tercapai secara maksimal jika ada pembiaran pelaku alih fungsi lahan pertanian. 

"Pemerintah dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan bahwa luas lahan sawah setiap tahun berkurang. Sehingga kemudian digulirkan program pencetakan sawah baru yang kita ketahui bersama ada permasalahan juga," katanya.

Ia menilai terjadinya alih fungsi lahan karena adanya unsur pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah. Padahal lahan pertanian dilindungi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.