Banjir Berjilid-jilid, DPRD Desak Pansus Mau Makzulkan Anies?

Dicurigai Upaya Pemakzulan

DPRD, sebagaimana juga DPR RI, sebenarnya tak hanya berwenang membentuk pansus untuk membahas isu atau permasalahan tertentu, melainkan juga dapat membuat panitia kerja (panja) dengan tugas yang hampir serupa. Namun, ada semacam kebiasaan bahwa pansus lebih bersifat politis, sementara panja lazimnya untuk sarana evaluasi dan perbaikan.

Mengapa DPRD memutuskan membentuk pansus? Dalam perbincangan dengan tvOne pada Selasa malam, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago berpendapat, karena lazim dipakai sebagai sarana politis, pansus sering dicurigai sebagai manuver politik untuk menuju pemakzulan alias impeachment seorang kepala daerah.

Pansus untuk mengadili Anies, katanya, bisa saja diarahkan untuk pemakzulan sang gubernur, meski prosesnya panjang dan berliku-liku. Bahkan akan cenderung sia-sia saja. Sejauh ini memang tak ada gubernur Jakarta yang dimakzulkan oleh DPRD.

Namun, Pangi menangkap isyarat lain dari pembentukan pansus itu, yakni menjatuhkan elektabilitas Anies. Dia mengamati, sebagian pihak mulai mengelus-elus Anies sebagai kandidat presiden dalam Pemilu 2024. Mungkin saja tak semua yang setuju pembentukan pansus bermaksud begitu. Tapi, katanya, "kalau ada yang mau men-downgrade (Anies Baswedan), itu wajar saja. Ada keinginan itu, pasti ada."

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), salah satu pengusul pansus, menepis terang-terangan kecurigaan intrik politik untuk menjatuhkan Anies. DPRD murni ingin mencari solusi atas masalah kuno Jakarta itu sekalian ingin mengingatkan sang gubernur akan visi dan misinya memimpin Ibu Kota.

Seorang anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta, Jhony Simanjuntak menganggap Anies Baswedan mulai mengalami disorientasi alias kesamaran arah atau tujuan. Anies, katanya, dalam forum yang sama dengan Pangi, tentu memahami bencana banjir selalu melanda Jakarta setiap tahun, tetapi sang gubernur lebih sibuk dengan proyek-proyek untuk mempercantik kota, seperti revitalisasi trotoar atau rencana penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E.

"Beliau lebih banyak mengurusi masalah yang beautifikasi," katanya, mengacu pada ungkapan pelesetan Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk mempercantik Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games 2018.

Pemerintah pusat, kata Jhony, sudah menunjukkan keseriusan untuk mengatasi masalah banjir tahunan itu dengan mengajak kerja sama DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menormalisasi sungai-sungai besar yang melintasi ketiga wilayah.

Jakarta diharapkan yang memimpin koordinasi karena sungai-sungai itu lebih banyak menjadi masalah bagi Ibu Kota. "Tapi Pak Anies," katanya, "menjawabnya dengan berdebat, dia (malahan) sampaikan naturalisasi (sebagai tandingan program normalisasi)."

Jhony meminta Anies maupun pemerintah tak khawatir dan mencurigai macam-macam pembentukan pansus itu. Forum itu kelak tak hanya akan menuntut keseriusan Anies, tetapi juga mengundang para pakar di bidang masing-masing yang saran dan masukannya akan sangat bermanfaat sebagai solusi. Lagi pula, dia mengingatkan, "tidak menuntup kemungkinan banjir ini karena ada semacam kelalalain dari gubernur."

Pansus atau panja, menurut Jhony, tak perlu dipersoalkan. Kalau memang dirasa lebih bernuansa politis, dia berdalih bahwa itu wajar saja karena DPRD maupun Pemprov DKI Jakarta sama-sama lembaga politik. Maka wajar jika dewan menanggapinya secara politis.