Sebab, tidak semua orang bisa bekerja di rumah dan ada yang memang harus bekerja di luar rumah untuk menyambung hidup.
"Kalau Anies mau mewajibkan kantor tutup, jangan hukum karyawannya. Anies harus bicara kepada semua pemilik perusahaan untuk menghentikan usaha mereka," kata Ade.
Namun, ia menilai jika Anies tidak memiliki kuasa. Maka, perlu menerapkan strategi lain yang lebih efektif.
"Pemprov memang sudah mengumumkan soal pengurangan armada tapi tanpa mengingatkan publik apa yang akan terjadi pada 16 Maret lalu. Anies seperti berharap begitu saja dengan pengumuman itu," imbuhnya.
Kemudian, ia pun membandingkan kebijakan itu dengan penghapusan sistem ganjil-genap selama DKI Jakarta dilanda corona yang justru memudahkan kaum elite.
Ia pun kembali memberikan sindiran pedas kepada Anies. "Kesannya Anies hanya menghukum mereka yang tidak bermobil dan sebaliknya memberi kemudahan bagi orang bermobil. Jadi kesimpulannya, Anies memang tidak peduli dengan kaum menengah ke bawah," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil