Antisipasi Defisit Pangan, Gubernur Riau: Pemda dan Petani Lakukan Gerakan Tanam di Daerah Sendiri

Gubernur Provinsi Riau, H. Syamsuar, mengatakan penetapan pembatasan sosial berskala bebas (PSBB) di tengah Covid-19 berdampak terhadap sendi kehidupan masyarakat, di antaranya mengenai ketahanan pangan daerah. Untuk mengantisipasi terjadinya defisit pangan di Provinsi Riau, pemerintah daerah (Pemda) bersama petani mulai melakukan gerakan tanam penyediaan pangan dan hortikultura di daerah sendiri.

"Daerah lain juga memberlakukan PSBB sehingga arus masuknya bahan pangan dari daerah lain ke daerah kita tentunya juga akan terbatas dan harganya kemungkinan besar akan naik pula," katanya saat memberikan arahan pada acara 'Gerakan Tanam Penyediaan Pangan Daerah' di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar pada Rabu (6/5/2020).

Baca Juga: Pangan Nasional Aman: Petani Lampung Surplus Beras Hingga 266.110 Ton

Gubernur Syamsuar mengatakan bahwa ia telah memberikan instruksi kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Riau untuk melakukan Gerakan Tanam Penyediaan Pangan Daerah dengan menanam di daerah sendiri berbagai komoditas tanaman pangan dan hortikultura seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, aneka tanaman sayuran, dan buah.

"Tujuannya untuk menjaga keseimbangan supply dan demand bahan pangan, serta stabilisasi harga pangan," ucapnya.

Lebih lanjut, Syamsuar menerangkan bahwa gerakan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan intensifikasi berupa peningkatan produktivitas, pemanfaatan lahan pekarangan, tanaman tumpang sari, serta penanaman dalam pot/polybag. Kemudian, melalui kegiatan ekstensifikasi berupa perluasan areal tanam dengan cetak sawah baru, rehabilitasi sawah terlantar, optimalisasi lahan, pemanfaatan lahan tidur (sleeping land), dan lahan-lahan milik kantor/lembaga pemerintah/swasta yang tidak dimanfaatkan.

"Ini juga sekaligus merespons instruksi Bapak Presiden terkait membuka lahan sawah baru sebagai atntisipasi kekeringan, sesuai RTRW Provinsi Riau yang telah ditetapkan pada tahun 2018, kami telah menetapkan pola ruang khusus pertanian Provinsi Riau seluas 514.130 ha," ungkapnya.

Syamsuar juga turut menyampaikan laporan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura terkait luas panen padi di Provinsi Riau yang pada bulan April lalu luas panen mencapai 3.329,8 hektare (ha) dan diperkirakan pada bulan Mei luas panen 4.581,1 ha, serta pada bulan Juni mendatang Provinsi Riau akan panen seluas 9.246,4 ha. Sementara, produksi beras pada bulan April-Juni mencapai 40.435,1 ton.

"Perlu saya tegaskan bahwa ada atau tidak ada pandemi Covid-19, kita tidak boleh terlena, pertanian harus terus bergerak, tidak boleh berhenti," sambungnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, sejumlah provinsi yang sebelumnya mengalami defisit beras kini telah berkurang. Ini terjadi lantaran pemerintah melakukan intervensi dengan memasok kebutuhan beras ke beberapa wilayah.

Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya mencatat ada tujuh provinsi yang mengalami defisit beras, yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. "Setelah diintervensi, yang tersisa adalah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Maluku Utara," kata Syahrul.

Syahrul menegaskan beberapa upaya intervensi yang dilakukan pemerintah di antaranya adalah mengalokasikan stok beras nasional dari daerah yang surplus ke daerah yang mengalami defisit serta berkoordinasi dengan Bulog untuk mendistribusikan stok beras.

"Kelancaran distribusi menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan stok beras," tandasnya.