Ketika Anies Baswedan Disentil 3 Menteri saat HUT

Senada, Juliari mengatakan Kementerian Sosial menerima aduan dari sejumlah pihak yang menganggap program bansos di wilayah ibu kota tidak tepat sasaran. Juliari pun meninjau 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Dan apa yang dilaporkan, memang terjadi. Banyak warga yang menerima bantuan double. Yang seharusnya dapat, malah tidak.

Menurut Juliari, data yang diberikan Anies sudah lama alias kedaluwarsa. Penerimanya banyak yang sama dengan data penerima bantuan sembako dari Pemprov DKI. Menyikapi hal tersebut, Kemensos segera berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk menyelesaikan permasalahan data penerima bansos. Dalam waktu dekat Anies menjanjikan akan memberikan data revisi agar penerima manfaat bansos sesuai fitrahnya.

Menanggapi hal itu, Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap kedua. Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT/RW.

"Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta," ujar Anies.

Terkait kesediaan anggaran pelaksanaan bansos, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5,032 triliun dalam rangka penanganan Covid-19, yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan.