Diserang tiga menteri sekaligus soal bansos, Anies Baswedan memilih untuk diam. Alih-alih menyerang balik, ia justru memilih untuk menjelaskan soal penyaluran bansos yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Anies mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).
"Dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan," imbuh Anies.
Sebelumnya, Anies disentil tiga menteri. Mereka adalah Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Mereka menilai Anies tak konsisten soal bansos. Selain itu, data bansos Pemprov DKI dinilai tumpang tindih.
Terkait polemik soal bansos antara Anies dengan tiga menteri, anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Syarif, menyayangkan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyerang Anies tanpa bukti.
Syarif menyebut tidak ada satupun pernyataan dari Gubernur Anies dan pejabat instansi terkait DKI soal penyerahan tanggung jawab penyerahan 1,1 juta bansos warga di DKI ke pemerintah.
"Tidak pernah ada pernyataan itu, kecuali dari Menkeu dan Menko PMK," ujar Syarif.
Karena itu, ia menilai tudingan terjadap Anies tendensius. Sebab faktanya, jelas dia, Pemprov DKI bergerak menyalurkan bansos lebih dulu dari pemerintah pusat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait: