Deretan Serangan ke Anies Baswedan, Jadi Bulan-bulanan Kritikan Menteri-menteri Jokowi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan sering 'diserang' oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terbaru, Anies disemprot soal bantuan sosial di tengah situasi pandemi Covid-19.

Tak tanggung-tanggung, Anies langsung dikeroyok tiga anak buah Jokowi soal bantuan sosial khusus di DKI Jakarta. Ketiganya adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Memang, bukan baru-baru ini saja Anies mendapat 'semprotan' dari pemerintah pusat ketika memimpin Ibu Kota Jakarta. Untuk 2020 saja, Anies jadi bulan-bulanan kritikan Menteri Jokowi mulai dari banjir DKI, normalisasi dan naturalisasi, revitalisasi kawasan Monas hingga bantuan sosial.

Baca Juga: Digadang-gadang Capres 2024, Pahit-pahitnya Anies Bisa Senasib dengan Gatot Nurmantyo

Berikut dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (19/5/2020) sejumlah Menteri Jokowi yang pernah 'menyentil' Gubernur DKI Anies Baswedan.

Menteri PMK, Muhadjir Effendy

Tak disangka-sangka, Muhadjir yang terlihat kalem ternyata sempat bersitegang dengan Anies ketika rapat membahas soal data penyaluran bantuan sosial di wilayah DKI Jakarta saat diterapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Ia mengakui dalam pemberian bantuan sosial terjadi masalah data, salah satunya dengan DKI. Misalnya, pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terjadi tarik-menarik cocok-cocokan data.

Bahkan, Muhadjir mengumbar sempat bersitegang dan menegur keras Gubernur DKI Anies Baswedan. Saat rapat terbatas, kata dia, Anies menyodorkan data miskin baru di Jakarta sekitar 3.600.000 orang.

"Beliau menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1.100.000 orang, kemudian sisanya minta ditangani oleh pusat," katanya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati

Menteri Sri Mulyani mengatakan pemerintah menanggung seluruh bantuan sembako hingga bantuan sosial tunai di Jakarta, padahal anggaran awal ada di daerah. Menurut dia, bukan hanya Jakarta tapi juga Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

"PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang DKI (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) cover 1,1 juta warganya, enggak punya anggaran dan minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya," katanya.