Kemenkeu: Defisit APBN April Capai Rp74,5 Triliun

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi kinerja APBN 2020 hingga yang mencatatkan defisit sebesar Rp74,5 triliun atau 0,44 persen terhadap PDB.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan bahwa defisit terjadi karena penerimaan negara lesu akibat penyebaran virus corona (Covid-19). Dia mengatakan, penerimaan negara baru mencapai Rp549,5 triliun atau 31,2 persen dari target APBN yang sudah disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54/2020.

Baca Juga: Tekanan Pandemi Corona Mereda, Defisit APBN 2021 Bisa Diperkecil Asalkan...

"Penerimaan negara memang tumbuh 3,2 persen, tapi penerimaan dari perpajakan tumbuh negatif 0,9 persen," ujar Suahasil dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/5/2020).

Dia mengatakan, bila dirinci, penerimaan sektor pajak tumbuh negatif 3,1 persen dibandingkan tahun lalu dengan jumlah yang terkumpul sebesar Rp376,7 triliun. Pemasukan pajak merosot akibat penurunan harga migas sehingga penerimaan PPh Migas terkontraksi 32,2 persen.

"Pajak nonmigas juga terkontraksi 1,3 persen, sementara PPN tumbuh kecil sekali 1,9 persen yang kemungkinan akan berkontraksi lebih dalam pada Mei," kata Suahasil.

Kemudian, penerimaan dari bea cukai masih cukup baik karena mampu tumbuh 16,7 persen dibandingkan tahun lalu dengan jumlah Rp57,7 triliun. Penerimaan sektor kepabeanan bahkan tumbuh sebesar 16,7 persen dan cukai 25,1 persen. Penerimaan negara lainnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp114,5 triliun atau tumbuh 21,7 persen.

Sementara itu, Suahasil mengatakan bahwa belanja negara hingga akhir April tumbuh 1,4 persen dengan realisasi sebesar Rp624 triliun atau 23,9 persen dari target APBN yang disesuaikan berdasarkan Perpres Nomor 54/2020.

Kontraksi pada belanja negara tersebut akibat dari realokasi anggaran sehingga terjadi penghentian belanja barang dan perjalanan dinas, belanja pegawai juga turun. "Efisiensi dalam belanja didorong untuk belanja sosial," jelas dia.

Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang tercatat tumbuh 3,4 persen dengan jumlah Rp382,5 triliun. Selain itu, transfer ke daerah dan dana desa sudah terealisasi sebesar Rp241,4 triliun atau tumbuh 8 persen dari tahun lalu.

Berdasarkan data tersebut, keseimbangan primer sampai dengan 30 April tercatat sebesar Rp18,4 triliun serta pembiayaan anggaran mencapai Rp221,8 triliun.