Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait penangangan COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020). Presiden meminta agar masyarakat Indonesia bekerja, belajar dan beribadah di rumah serta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif agar penyebaran COVID-19 ini bisa dihambat dan diberhentikan. | Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan aparat Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk untuk "menggigit" pejabat maupun para pelaksana yang memiliki niat korupsi dalam penggunaan dana Rp677,2 triliun untuk penanganan virus corona atau COVID-19.
"Kalau ada yang masih membandel, niat untuk Korupsi, ada mens rea (niat jahat) silakan bapak ibu gigit dengan keras, uang negara harus diselamatkan kepercayaan rakyat harus terus kita jaga," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2020).
Baca Juga: Gak Main-main, Jokowi Perintahkan TNI Buat Masyakat Disiplin
Baca Juga: Jokowi: Kita Ingin Sehat, tapi Juga Tetap Produktif
"Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas, pencegahan harus diutamakan tata kekola yang baik harus didahulukan," katanya.
Sementara itu, Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 melalui video conference yang diikuti oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhamad Yusuf Ateh, Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, para gubernur, bupati, wali kota serta para pejabat terkait.
"Tapi saya juga ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah, jangan menggigit yang tidak ada 'mens rea' juga jangan menebarkan ketakutan-ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya," kata Kepala Negara.
Menurut dia, BPKP, inspektorat dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah aparat internal pemerintah yang harus fokus pada pencegahan dan perbaikan tata kelola.
"Selain itu kerja sama sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal, BPK, harus terus dilakukan demikian juga sinergi antara aparat penegak hukum Kepolisian, kejaksaan dan KPK harus kita lanjutkan," kata Jokowi.
Dengan semangat sinergi sekaligus check and balance, Presiden Jokowi meminta agar dibuat sistem peringatan dini bila ada potensi Korupsi.
"Bangun sistem peringatan dini, 'early warning system', perkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel. Semua langkah pemerintah yang cepat dan tepat harus akuntabel," kata Jokowi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
