Diplomasi Indonesia untuk Palestina-Israel dan Sikap Gus Dur

Manuver Perdamaian 

Indonesia tidak pernah kehilangan konsentrasi dalam upaya perdamaian Israel-Palestina. Bahkan, isu-isu terkait dengan aneksasi wilayah di kawasan-kawasan perbatasan Palestina menjadi berita hangat di tanah air. Demikian pula, pasang surut hubungan Israel-Palestina juga menjadi perbincangan di antara media-media dan ruang publik di Indonesia. 

Artinya, konsentrasi warga Indonesia terkait dengan permasalahan Israel-Palestina tidak pernah tenggelam. Sejak masa Presiden Soekarno hingga kepemimpinan Presiden Jokowi, problem Israel-Palestina menjadi pembahasan penting. 

Pemerintah Indonesia saat ini berkonsentrasi pada tawaran two-state solution, sebagai proposal perdamaian Israel-Palestina. Pernyataan ini sering disampaikan Presiden Joko Widodo dalam beberapa forum diplomasi internasional, maupun pada agenda-agenda kenegaraan yang dihadiri pemimpin lintas negara. 

Pada Agustus 2018 lalu, Menlu RI Retno L Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Michael Pompeo di Gedung Pancasila, Jakarta. Michael Pompeo berkunjung ke Indonesia dalam rangkaian lawatan di negara-negara Asia Tenggara, untuk misi diplomatik dan rencana-rencana strategis Amerika Serikat. 

Dalam pertemuan dengan Michael Pompeo, Menlu Retno L Marsudi membahas tentang masa depan perdamaian Israel-Palestina, serta bagaimana posisi Indonesia. Retno Marsudi bersikeras menyampaikan pentingnya two-state solution, sebagai solusi perdamaian.

"Kondisi di Palestina merupakan tanggungjawab kita semua. Upaya penyelesaian isu ini tidak hanya berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, namun juga pada perdamaian dan stabilitas dunia," demikian ungkap Menlu Retno L Marsudi, dikutip dari Antara, 8 Agustus 2018. 

Proposal perdamaian two-state solution ini juga diperjuangkan oleh KH. Abdurrahman Wahid ketika beliau menjadi presiden Indonesia. Bahkan, Gus Dur melakukan terobosan-terobosan strategis untuk upaya perdamaian antara Israel-Palestina. 

Gus Dur ingin Indonesia bisa diterima kedua belah pihak, agar menjadi seimbang dalam relasi diplomatik. Pemerintah Indonesia sejak awal telah mendukung penuh kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Gus Dur juga ingin agar Indonesia membangun hubungan diplomatik resmi dengan pemerintah Israel.

Untuk memainkan fungsi sebagai juru damai, maka Indonesia perlu dipercaya kedua pihak: Israel dan Palestina. Manuver Gus Dur inilah yang sering disalahpahami konteks dan tujuan jangka panjangnya. 

Lalu, untuk sekarang ini, bagaimana masa depan perdamaian Israel-Palestina? Apakah pemerintah Indonesia berani melangkah lebih jauh dengan membangun kontak resmi dengan kedua pihak: Israel dan Palestina?