Sektor mikro dan ultra mikro harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam upaya menggerakkan perekonomian pasca Covid-19. Merujuk pada tatanan masyarakat Indonesia, pemulihan ini dapat dilakukan melalui spirit gotong royong, kolaborasi, sinergi, dan debirokratisasi, dimana koperasi bisa didorong sebagai ujung tombak.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI), Prof. Mardiasmo ketika menjadi narasumber webinar IAI Wilayah Sumatera Barat bertema Pemulihan Ekonomi Lokal Sumatera Barat dalam Tatanan Kehidupan Normal Baru. Webinar ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Prof. Irwan Prayitno, dan diikuti oleh lebih dari 1100 peserta, yang berasal dari berbagai institusi sektor publik, privat, perguruan tinggi, hingga kalangan umum dan anggota IAI.
Selain Ketua DPN IAI Prof. Mardiasmo, webinar ini juga menghadirkan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Prof. Elfindri, Kepala Kantor Bank Indonesia Sumatera Barat, Wahyu Purnama, dan Ketua Kadin Sumatera Barat, Ramal Saleh.
Prof. Mardiasmo mengatakan, kondisi pasca pandemi Covid-19 ini adalah extra ordinary sehingga sense of crisis dan sense of urgency para pengambil keputusan harus tinggi. Karena itu, berbagai relaksasi, penundaan, stimulus, bantuan, subsidi, keringanan, insentif, hingga jaring pengaman sosial, harus segera diberikan, baik langsung ke badan usaha maupun kepada individu terdampak. “Krisis ini berbeda dengan krisis sebelumnya, karena yang terkena langsung masyarakat menengah ke bawah,” jelasnya.
Ketua DPN IAI itu menambahkan, hikmah dari peristiwa Covid-19 adalah kembali meningkatnya semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menghadapi krisis. Asas gotong royong ini adalah asas dasar yang telah dimiliki Indonesia sejak dulu, dan dipatri di dalam UUD 1945.
Dalam konteks ini, koperasi menjadi ujung tombak dalam menyelenggarakan pemulihan ini karena semangat kebersamaan dan kesejahteraan anggota merupakan tujuan utama pada operasional koperasi. “Di IAI, ini disebut IAI for Society, yang berisi program-program IAI yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Mardiasmo.
“Dalam hal ini, Kantor Jasa Akuntan (KJA) yang kini telah tersebar di seluruh Indonesia dapat diefektifkan untuk membantu koperasi dan usaha mikro untuk bergerak,” ujar Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan itu menambahkan.
Pada kesempatan itu, Prof. Mardiasmo mengapresiasi perekonomian Sumatera Barat yang sudah mulai berjalan di era new normal. Yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana mempercepat prosesnya. Mantan Wakil Menteri Keuangan itu merekomendasikan seluruh pemda di Sumatera Barat untuk mempercepat transformasi anggaran pasca pandemi Covid-19. Lima aspek yang ditekankan Ketua DPN IAI terkait operasional pemulihan krisis akibat Covid-19, adalah economic, effcient, effective, equity (keadilan), dan equality (persamaan).
Prof. Mardiasmo menekankan, dalam penanganan pasca Covid-19 ini, ada dua program pemulihan yang harus menjadi prioritas pemda, yaitu pemulihan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi lokal. Penting bagi masyarakat setempat untuk segera mendapatkan dukungan likuiditas sehingga mereka bisa survive dan ekonomi mulai bergerak. Karena itu pemerintah harus hadir dengan mempercepat eksekusi anggaran, sambil memperhatikan aspek tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan tepat biaya.
Prof. Mardiasmo menekankan, eksekusi ini tidak boleh mundur gara-gara administrasi, sehingga kalangan akuntan dan inspektorat diminta untuk turun langsung mengawasi eksekusi ini.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: