Menurut dia, memang belum ada orang yang membawa kasus dalam UU Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 itu ke meja Mahkamah Konstitusi. Konsekuensinya, kata dia, selama masih ada ketentuan itu tentu selama itu pula Ahok tidak bisa menjadi menteri.
"Jadi memang spekulasi ada yang mengatakan Ahok akan jadi menteri, spekulasi yang sebenarnya tidak berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada gunanya, walaupun ini testing kira-kira kalau nama dilontarkan bagaimana sambutannya," ujarnya.
Namun demikian, Refly mengatakan spekulasi politik akan selesai dengan mudah di tangan Presiden Jokowi. Menurut dia, Presiden Jokowi tinggal menegakkan prinsip presidensialisme dengan kepercayaan diri untuk menentukan siapa yang akan membantu dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
"Tapi sementara bukan Ahok dulu, karena hukum menghalanginya untuk menjadi menteri. Kecuali ada perubahan hukum ke depan yang kita tidak tahu," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait: