Bos PTPN XI Murka, Ternyata Ini Penyebabnya..

Bila hal ini terus berlanjut Dedy, maka pihaknya  memprediksi akan ada banyak penutupan atau pengalihfungsian pabrik gula yang berakibat langsung pada nasib tenaga kerja.

"Tentunya hal ini akan berdampak pada tenaga kerja pabrik gula yang dialihfungsikan atau bahkan ditutup yang jumlahnya ribuan. Untuk itu kepada semua para pihak agar menepati komitmen masing-masing. Pola kemitraan dengan petani tebu yang sudah berjalan dari dulu jangan dirusak dengan motif transaksi. Inti permasalahan adalah kurangnya BBT, PG baru harus membangun kebun sendiri untuk memenuhi kebutuhannya,” kata Dedy.

Terkait hal itu Ketua Komisi B DPRD Jatim, Alyadi Mustofa menyatakan,  komisi B akan memanggil pihak terkait agar ditemukan titik terang permasalahannya. Komisi B kata Aliyadi, menginspirasikan langkah yang dilakukan oleh serikat pekerja karena menentukan nasibnya.

Dikatakan Alyadi, serikat pekerja mengeluh karena bahan baku tebunya diambil oleh  perusahaan swasta

"Mungkin disitu ada persaingan harga, petani kan melihat yang penting harganya tinggi. Jadi ini butuh evaluasi, kaitannya dengan harga kenapa kalah sama swasta," kata politisi PKB ini saat dihubungi Warta Ekonomi.

Saat ini sambung dia, tinggal menunggu langkah kajian Dinas Perkebunan Jatim untuk menyelasaikan permasalah ini secara cepat. Jika terjadi sesuatu dalam kajian ini atau melanggaran akan adav tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku.

“Jika dalam kajian kami memang ada pelanggaran, maka kami  akan rekomendasikan dicabut ijinnya kalau perlu pabriknya ditutup,” tegas Alyadi.

Perlu diketahui para Serikat Pekerja Pabrik Gula berasal dari PTPN X, XI, Serikat Pekerja Rajawali Nusantara, dan SPPP SPSI PG Kebon Agung mengadu pada komisi B DPRD Jatim  beberapa hari lalu terkait langkanya Bahan Baku Tebu (BTT) yang dilakukan perusahan gula swasta. Mereka meminta pemerintah untuk hadir melakukan secara  adil bagi pabrik gula pribumi yang ada di Jatim saat ini.