Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Utang Indonesia Makin Berat, Capai 404,7 Miliar Dolar AS

Utang Indonesia Makin Berat, Capai 404,7 Miliar Dolar AS Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank Indonesia (BI) menyatakan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. ULN Indonesia tercatat sebesar 404,7 miliar dolar AS pada akhir Mei 2020, terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 194,9 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar dolar AS.

"ULN Indonesia tersebut tumbuh 4,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9% (yoy), dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN pemerintah maupun swasta. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan ULN berdenominasi rupiah," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko di Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Lebih jauh dia menjelaskan, ULN pemerintah meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada akhir Mei 2020 tercatat sebesar 192,1 miliar dolar AS atau tumbuh 3,1% (yoy).

Baca Juga: Utang RI Gak Kurus-kurus, Sri Mulyani Ungkap Kenapa Ngutang Terus

"Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh arus modal masuk pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan tingginya daya tarik aset keuangan domestik, serta terjaganya kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia," tukasnya.

Sentimen positif ini, lanjut Onny, membawa pengaruh pada turunnya tingkat imbal hasil SBN sehingga biaya utang pemerintah dapat ditekan.

"Pengelolaan ULN pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang saat ini dititikberatkan pada upaya penanganan wabah Covidd-19 dan pemulihan ekonomi nasional," tambah Onny.

Sektor prioritas tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,4% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,4%), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6%), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6%).

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: