Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Sementara majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasemen) Pengurus Pusat Muhammadiyah juga menyatakan mundur dari program itu dengan alasan serupa; tidak jelasnya pemilihan ormas yang ditetapkan lolos evaluasi proposal.
"Tidak membedakan antara lembaga CSR (Corporate Social Responsibility) yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah," ujar Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno.
Mundurnya kedua lembaga pendidikan ormas Islam raksasa itu berbuntut kecaman terhadap Nadiem. Wakil Ketua MPR, Muhaimin Iskandar mengatakan, Nadiem tidak paham pengabdian NU dan Muhammadiyah dalam dunia pendidikan Tanah air.
"Saya juga minta Mendikbud untuk belajar sejarah pengabdian NU dan Muhammadiyah kepada pendidikan. Saya protes!" tulis Cak imin lewat akun Twitternya, kemarin.
Wakil Ketua MPR lainnya, Hidayat Nur Wahid menuding Nadiem mengabaikan peran besar Muhammadiyah dan NU dalam bidang pendidikan. Menurutnya, hal itu pantas dikritisi dan ditolak. "Bukan sekadar masalah anggarannya," tegasnya.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyesalkan mundurnya NU dan Muhammadiyah dari POP Kemendikbud. Apalagi, dia juga mendengar informasi, PGRI juga akan mundur dari program tersebut.
"Kalau kelembagaan ini mundur, saya merasa program ini kehilangan legitimasinya," katanya, kemarin.
Untuk mengetahui kisruh soal dana hibah ini, Komisi X pun berencana memanggil Nadiem serta Sampoerna dan Tanoto.
Kemendikbud menghormati keputusan NU dan Muhammadiyah. "Kemendikbud terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak," ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendikbud Evy Mulyani, normatif.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
