Sindir Politik Dinasti, Mardani PKS Puji Karir Puan Maharani

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai politik dinasti akan berdampak buruk bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Sebab, seseorang dapat dengan mudahnya menempati posisi strategis, tanpa melewati mekanisme yang benar.

"Kami berpandangan ini buruk untuk demokrasi, ini bagian dari residu demokrasi. Benar bahwa negara lain juga ada dinasti politik," ujar Mardani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/7/2020) kemarin.

Baca Juga: Sindir Gibran, Mardani PKS: Dinasti Politik dan Pemimpin Instan!

Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki pengalaman yang cukup terlebih dahulu. Tidak bisa tiba-tiba berada di posisi strategis, karena adanya hubungan dengan sosok yang memiliki kuasa.

"Ketika prosesnya instan lalu tiba-tiba maju sebagai calon kepala daerah. Padahal kalau bisa itu merangkak dari bahwa seperti Ketua RT, RW, Karang Taruna, KNPI yang asalnya dari bawah," ujar Mardani.

Proses yang instan tersebut juga dinilainya akan berdampak negatif, karena sosok pemimpin lewat dinasti politik tak punya pengalaman mengurus publik. Mardani pun meminta adanya revisi UU Pilkada, agar hal tersebut tak kembali terjadi.

"Jangan sampai dinasti politik ini menihilkan unsur pengalaman seseorang dalam mengelola urusan publik. Sehingga ini memerlukan koreksi terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang akan datang," ujar Mardani.

Menurutnya, salah satu sosok yang mencapai posisi politik strategis adalah Ketua DPR Puan Maharani. Putri Presiden ke-5 RI itu disebutnya merangkak dari bawah untuk mencapai posisi saat ini.

"Sebelum jadi Ketua DPR, itu karirnya mulai dari bawah. Sempat mulai dari Ketua Bapilu Jateng, lalu maju sebagai Anggota DPR, lalu jadi menteri dan menjadi Ketua DPR, itu dari bawah," ujar politikus PKS itu.