Kredit Foto: Istimewa
Politisi PDIP Arteria Dahlan menduga jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dirancang pihak swasta.
"Saya mohon pemerintah bicaranya substantif dan tidak retorika. Mau tanya saya sekarang, yang buat Omnibus (RUU Ciptaker) ini sudah baca UU 23/2014 tidak? Jangan-jangan yang buat ini orang swasta," ujarnya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja, Selasa (4/8) kemarin.
Baca Juga: RUU Cipta Kerja Bakal Dongkrak Kualitas Tenaga Kerja Indonesia
Baca Juga: Sindir Din Cs, PDIP ke Jokowi: Selamat dapat Hadiah Oposisi yang
Ia menilai ada beberapa kesamaan pasal ayng ada pada RUU Ciptaker dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ia juga mempertanyakan peran pengambilan kewenangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat melalui RUU Ciptaker.
Bahkan, ia menyebut bagian ketiga RUU Ciptaker tentang Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pengadaan Lahan, RDTR yang harus disetujui pemerintah pusat. Artinya, Pemda harus menetapkan RDTR yang telah diamini pusat dalam jangka waktu satu bulan.
Menurut dia, hal tersebut sangat berseberangan dengan konstitusi. Ia menyatakan Pemda seharusnya punya otonomi untuk mengelola wilayahnya.
"Padahal kita punya konsensus kebangsaan. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri berdasarkan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan," jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
