Ternyata Netanyahu Didesak AS buat Hentikan Aneksasi, Kenapa?

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan bahwa aneksasi atau pencaplokan wilayah Palestina tidak akan dihentikan. Rencana itu hanya ditangguhkan sementara waktu atas permintaan Amerika Serikat (AS). 

"Ini adalah permintaan Amerika untuk menghentikan pencaplokan tanah di Tepi Barat untuk sementara waktu, dan kami setuju," kata Netanyahu dalam wawancara dengan Sky News Arabia pada Senin (17/8/2020). 

Baca Juga: Israel Gerak Cepat, Pentolan Mossad Tiba di UEA

Pernyataan itu senada dengan penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner. "Israel telah sepakat dengan kami bahwa mereka tidak akan melangkah tanpa restu kami. Kami juga tidak berencana memberikan restu itu dalam waktu dekat ini," kata Kushner kepada para wartawan, Senin. 

Pada 13 Agustus, Israel dan UEA berhasil mencapai kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik atas dorongan AS. Di bawah kesepakatan tersebut, Israel disebut setuju untuk menangguhkan pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat. Namun, Netanyahu berjanji akan melanjutkan rencana aneksasi Tepi Barat. 

Kepada Sky News Arabia, Netanyahu mengaku cukup optimistis bahwa selain Uni Emirat Arab (UEA), akan ada negara-negara Arab lainnya yang membuat kesepakatan perdamaian dan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

"Saya yakin bahwa UEA tidak akan menjadi negara terakhir yang berdamai dengan Israel," ujarnya. 

Netanyahu pun mengatakan menunggu kedatangan delegasi UEA ke Israel untuk membahas berbagai kerja sama bilateral.

"Kami siap mengatur agar umat Islam shalat di Masjid Al-Aqsa dan tempat-tempat suci, serta kami akan mengunjungi Anda di UEA," ucapnya. 

Setelah normalisasi UEA dan Israel, kini AS mendorong Arab Saudi untuk mengikuti jejak UEA.

"Ini akan sangat bagus untuk bisnis Saudi, ini akan sangat baik untuk pertahanan Saudi, dan, sejujurnya, saya pikir itu juga akan membantu rakyat Palestina," kata Kushner, Senin (17/8/2020), dilaporkan laman Israel National News.

Kushner berpendapat normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel juga penting untuk menghadapi ancaman Iran. 

Sementara itu Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara Israel-Palestina. Hal itu disampaikan setelah Oman diklaim siap melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. 

"Selama panggilan telepon dengan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Fatah Jibril Rajoub, menteri Oman menegaskan dukungan negaranya untuk solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina dan pencapaian negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sejalan dengan sikap Arab," kata kantor berita Palestina WAFA dalam laporannya pada Senin (17/8/2020). 

Sebelumnya Menteri Intelijen Israel Eli Cohen mengatakan negaranya dapat menjalin kesepakatan normalisasi hubungan dengan negara Teluk maupun negara Muslim di Afrika. Bahrain dan Oman adalah dua di antaranya. 

"'Saya pikir, Bahrain dan Oman ada dalam agenda kesepakatan ini," ujarnya kepada Israeli Public Broadcasting Corporation, Minggu (16/8/2020). 

Palestina telah mengecam kesepakatan normalisasi UEA dan Israel tersebut dan memandangnya sebagai pengkhianatan. Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh juga telah membahas kesepakatan UEA-Israel  

Hamas mengutuk kesepakatan normalisasi tersebut. Menurutnya kesepakatan itu tidak memberi sumbangsih apa pun untuk melayani kepentingan Palestina. Sebaliknya, ia mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.