Ini Alasan PKS Tolak Kenaikan Bea Meterai

Fraksi PKS menjadi satu-satunya Fraksi di DPR RI yang menolak rencana kenaikan Bea Meterai. Hal ini dinyatakan dalam pembacaan pandangan akhir mini fraksi PKS pada rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan RI dan Menteri Hukum RI dan HAM terkait RUU tentang Bea Meterai (3/9/2020).

Anggota Komisi XI Hidayatullah selaku jubir FPKS membacakan pernyataan penolakan partainya karena kenaikan yang terlampau tinggi sebesar 70% akan memberatkan rakyat dan UMKM di masa pandemi Covid-19.

Baca Juga: Soal Penerbitan Ulang Kartun Nabi Muhammad, Senior PKS Murka!

"Saat ini Indonesia berada di jurang resesi yang bisa menjalar menjadi krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi dan diperkirakan negatif hingga akhir tahun 2020," kata Hidayatullah di Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Menurut legislator PKS ini, perubahan drastis kondisi perekonomian ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan RUU Bea Meterai. Hidayatullah dalam pandangan Fraksi PKS yang dibacakannya menyatakan bahwa kebijakan Bea Meterai tarif tunggal mencederai asas dan filosofi keadilan pajak.

"Dengan dihapusnya materai Rp3000 dan Rp6000 diganti menjadi Rp10.000 tanpa dasar penghitungan yang jelas, kita tolak," tegasnya.

Legislator asal Medan ini menyoroti masalah keadilan pungutan yang menurutnya mencederai asas dan filosofi keadilan pajak karena semua dokumen baik kertas maupun elektronik disamaratakan. "Pemerintah perlu memperhatikan aspek sosial-ekonomi masyarakat efek Covid-19, saat ini angka kemiskinan dan pengangguran melonjak tajam," ungkapnya.

Menurut Hidayatullah, hasil pembahasan RUU masih belum memiliki pasal atau ayat yang cukup kuat untuk mengatur pengawasan dan pengendalian. "Sebuah undang-undang sejatinya harus dapat diaplikasikan secara efektif dengan mempertimbangkan rasa keadilan," kata Hidayatullah.