Gelombang Desak Pecat Ahok, Jangan-jangan Mereka Pemburu Rente Pertamina!

Adanya dua kementerian yang menaungi BUMN seringkali membingungkan bagi BUMN dalam pengambilan keputusan strategis

"Selama ini peran Kementerian BUMN cenderung sebagai kepanjangan tangan kelompok kepentingan dan endorser dalam menempatkan komisaris dan direksi BUMN. Bahkan endorser itu lebih powerful ketimbang penilaian kinerja dalam pengangkatan komisaris dan direksi BUMN," terangnya.

Sebagai ganti Kementerian BUMN, lanjut Fahmy, perlu dibentuk superholding, yang membawahi berbagai holding BUMN dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sementara itu, jika ada alasan Ahok dipecat karena semata-mata bikin gaduh dengan mengungkap aib Pertamina, alasan itu terlalu naif dan tidak mendasarkan pada kaidah manajemen profesional.

"Pemecatan Ahok sebagai Komut Pertamina seharusnya didasarkan atas pencapaian Key Performance Indicator (KPI), bukan karena bikin gaduh," tegasnya

Menurutnya KPI itu, di antaranya pemberantasan mafia migas, pembangunan kilang, penurunan impor migas. Kalau KPI yang ditetapkan itu tidak dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, Ahok memang seharusnya dipecat sebagai Komut Pertamina.