Kredit Foto: Antara/Hendra Nurdiyansyah
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Zainut Tauhid Sa'adi, mengatakan demonstrasi adalah salah satu cara yang dibenarkan untuk menyampaikan aspirasi dalam iklim demokrasi. Ribuan mahasiswa dan buruh menggelar demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law pada Kamis, 10 Oktober 2020.
Namun demikian, kata Zainut, demonstrasi harus dilakukan tanpa tindak-tindakan anarki dan harus tetap mengindahkan akhlak serta norma hukum yang ada.
"Boleh saja menyampaikan aspirasi dengan menggelar demo. Namun, tidak dibenarkan melakukan anarki dan perusakan, karena hal tersebut adalah tindakan yang tidak dibenarkan ajaran agama dan melanggar hukum," kata Zainut, Jumat, 9 Oktober 2020.
Baca Juga: Pengangguran Ditangkap Polisi Usai Sebarkan Hoax Omnibus Law di Medsos
MUI juga berpesan kepada aparat agar dalam menjalankan tugasnya mengedepankan pendekatan simpatik, persuasif, dan tidak dengan kekerasan.
Selain itu, menurut Zainut, banyak hoaks yang berkembang di masyarakat terkait dengan UU Omnibus Law. Karenanya, para mahasiswa sebagai agent of change harus betul-betul mampu memilah dan memahami informasi yang berkembang, sehingga aspirasi yang disampaikan terfokus pada pokok persoalan.
"Baca dan pahami undang-undangnya. Telaah persoalannya, dan sampaikan aspirasi yang ada sesuai konstitusi, agar dapat memberikan solusi," katanya.
Karena itu, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menahan diri, tidak terprovokasi dengan berbagai informasi yang tidak benar.
"Demo dengan cara anarki tidak akan menyelesaikan persoalan, malah membuat situasi semakin tidak kondusif," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
