Khofifah Susul Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, Ganjar Pilih Jokowi

Gubernur yang memilih be­rada di samping buruh menolak Undang­-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terus bertambah. Ter­anyar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ikut berkirim surat ke Presiden Jokowi agar menangguhkan undang-undang yang dijuluki sapu jagat itu.

Eks Menteri Sosial itu memilih untuk mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Gubernur Kalimantan Barat Su­tarmidji yang lebih dulu meminta pemerintah membatalkan UU Ciptaker.

Adapun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memilih untuk mendukung penuh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Polisi Cari Dalang Demo Rusuh Omnibus Law, Netizen: Coba Tanya Pak Airlangga

Khofifah menegaskan pengi­riman surat kepada Jokowi tersebut sebagai bentuk pemenuhan tuntutan buruh yang menggelar aksi menolak UU Ciptaker di Su­rabaya, Kamis (9/10/2020).

"Aspirasi mereka langsung saya penuhi. Ha­ri ini surat dikirim melalui Menteri Dalam Negeri," kata Khofifah di Surabaya, Jumat (9/10/2020).

Dia mengatakan surat tersebut be­risi permohonan penangguhan pem­berlakuan UU Ciptaker. Selain berkirim surat, Khofifah akan memfasilitasi perwakilan buruh berangkat ke Jakarta untuk beraudiensi dan berdialog langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD.

"Kami telah mengomunikasikannya ke Pak Mahfud untuk menerima per­wakilan buruh atau pekerja asal Jawa Timur, awal pekan depan. Alham­dulillah sudah terjadwal," ungkapnya.

Lalu bagaimana dengan Ganjar Pra­nowo? Gubernur Jawa Tengah itu me­milih manut ke Jokowi. Ia meminta para penolak UU itu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Politisi PDIP itu mengatakan de­monstrasi yang disertai aksi perusakan itu sebenarnya bisa dihindari jika kedua belah pihak mau mengedepankan ko­munikasi.

Sejak awal, ia mendorong pemerintah pusat dan DPR melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang isi UU Ciptaker. Menurut dia, jika sejak awal hal itu dilakukan maka aksi anarkis saat unjuk rasa di Kota Semarang ini bisa dihindari.

"Kalau kemudian masih tetap tidak bisa, judicial review saja. Kan, semuanya jadi tertib," kata Ganjar.