Khofifah Susul Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, Ganjar Pilih Jokowi

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, juga menandatangani surat per­nyataan yang diajukan mahasiswa dan buruh untuk menolak UU Ciptaker.

"Saya tanda-tangani suratnya dan dikirimkan ke Presiden Jokowi dan DPR. Bila perlu, saya meminta per­wakilan mahasiswa untuk berangkat ke Jakarta, saya biayai mereka untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada presiden," ujar Herman.

Tak hanya para gubernur, DPRD di provinsi dan kabupaten/kota ikut menyuarakan aspirasi buruh setelah didemo. Setidaknya ada 15 DPRD provinsi dan daerah ikut menolak dan menyalurkan aspirasi ke Jokowi melalui surat seperti halnya gubernur.

Empat DPRD level provinsi; Kalimantan Selatan, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat. Kemudian sebelas DPRD kabupaten/kota; Bojonegoro, Sidoarjo, Tuban, Purwakarta, Bandung, Tasikmalaya, dan Kudus. Kemudian Jambi, Bontang, Sumbawa, dan Pasaman Barat.

Baca Juga: BIN Kantongi Nama Sponsor Demo Ricuh Omnibus Law: Tinggal Kumpulkan Bukti Pendukung

Bagaimana tanggapan pemerintah dengan banyaknya gubernur yang menolak UU Ciptaker? Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian mengatakan Presiden Jokowi telah meminta semua gubernur untuk berdialog mengenai isi UU Ciptaker.

Menurut Donny, hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat internal via video conference dengan 34 gubernur seluruh Indonesia. Jokowi, kata Donny, berupaya me­yakinkan para gubernur bahwa UU Ciptaker yang ramai­-ramai diprotes buruh dan mahasiswa itu justru dibutuhkan untuk meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan.

"Ini sepenuhnya ditujukan untuk kemaslahatan bersama agar ekonomi bisa pulih dan kembali normal," kata dia.

Oleh karena itu, Jokowi meminta gubernur, para menteri, serta kepala lembaga untuk menyosialisasikan isi UU Ciptaker ini sekaligus membantah berbagai hoaks yang beredar.

"Agar bisa dipahami dengan jelas, tak me­nimbulkan kesalahpahaman," kata Donny.