Tak Berhenti, Demo Tolak Omnibus Law Terus Berlanjut

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronika dan Mesin (FSP LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Arif Minardi menambahkan, aksi yang dilakukan pada pekan lalu memang berujung anarkistis karena DPR tanpa malu mengubah jadwal sidangnya. Meski demikian, Arif menegaskan, aksi akan terus berjalan dengan tetap menolak UU Cipta Kerja dan mendesak Presiden Jokowi menerbitkan perppu membatalkan UU tersrbut.

"Kita sudah rapat dengan 32 elemen buruh, di mana aksi penolakan akan berlanjut, tapi dengan cara yang berbeda dengan cara yang damai. Kita menghindari adanya politisasi mengatasnamakan buruh, kita tidak ingin menjadi pemicu anarkistis dan pengerusakan," kata dia.

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan 10 federasi afiliasi KSBSI pada Senin (12/10) menggelar aksi unjuk rasa lanjutan menolak pengesahan UU Ciptaker. Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan aksi unjuk rasa akan digelar pukul 10-17 WIB di sekitaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Merdeka Barat, Jakarta.

"Hari ini kami aksi menolak omnibus law naker, dan meminta pak Jokowi mengeluarkan Perppu," kata Elly kepada Republika, Senin.

Elly mengatakan, serikat buruh merasa dibohongi lantaran usulan serikat pekerja/serikat buruh dalam pertemuan Tim Tripartit ternyata tidak diakomodasi dalam UU Ciptaker khususnya pada klaster ketenagakerjaan. Ia juga beranggapan, UU Ciptaker mendegradasi hak-hak dasar buruh jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan.

Di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), ribuan elemen buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Ciptaker di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/10). Dibandingkan aksi sebelumnya, aspirasi para buruh kali ini disuarakan dengan cara- cara yang lebih damai, hingga mereka ditemui oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersama dengan Yudi Indras Wiendarto dan Abdul Aziz, mewakili representasi wakil rakyat provinsi Jawa Tengah.

Di hadapan ribuan buruh, anggota Fraksi Partai Gerindra, Yudi Indras Wiendarto mengapresiasi aksi damai yang dilakukan para buruh. Hal itu patut dicontoh oleh buruh di manapun.

“Aksi tetap tertib, tidak merusak fasilitas umum dan tidak merugikan masyarakat,” jelasnya.

Terkait dengan aspirasi yang disuarakan oleh buruh, Yudi meminta, kepada para buruh diminta melakukan aksi damai dan menunggu salinan resmi Undang Undang yang telah disahkan oleh DPR RI tersebut.

“Mari sama-sama kita tunggu (salinan) UU tersebut dengan hati damai dan tidak terpancing oleh hal- hal yang dapat merugikan perjuangan para buruh, karena yang beredar saat ini belum ada yang resmi,’’ ungkapnya, di hadapan massa aksi.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah, Nanang Setyono mengaku masih kecewa dengan DPR RI. Pasalnya, UU Ciptaker sudah disahkan, namun belum ada salinan resminya.

Karena itu ia menjadi curiga ada apa- apa yang memang didesain merugikan buruh. “Karena itu, kami berharap kepada pemerintah daerah serta wakil rakyat Provinsi Jawa Tengah untuk membantu merealisasikan perjuangan buruh di Jawa Tengah,” tegasnya.