Siap Gelar Munaslub, Pengusaha Travel: Kami Ingin Selamatkan Marwah ASITA

“Dan anggota tidak pernah mengamanahkan kepada pimpinan 2016 -2019 dimana Nunung Rusmiati sebagai Sekjennya untuk melahirkan akte pendirian baru. Kalau prosesnya saja sudah salah kenapa itu harus diakui,” paparnya

Marwah ASITA Hilang

Lebih jauh lagi menurutnya, dalam pendirian akta baru ASITA tidak ada kepentingan industri pariwisata, tetapi malah seperti yayasan sosial, ada panti jompo dan lainnya. Pihaknya pun siap mengkomparasi antara akta tahun 1971 dengan pendirian akta ASITA 2016.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas DPP patut dipertanyakan. Dalam Munaslub tahun lalu anggota telah mengamanahkan pada saat voting kedua calon Ketua Umum yang terpilih untuk mampu membuat LPJ ASITA dalam tempo sesingkat- singkatnya.

“Alhasil hingga sampai saat ini mereka belum mampu mempertanggungjawabkan LPJ DPP 2015-2019. Malah mereka mempropagandakan kepada anggota untuk membenarkan dan seolah-olah tidak masalah dengan keuangan tersebut,” tandasnya.

Anggota DPD itu kan bayar iuran, DPD DKI Jakarta saja Rp 312 juta coba kalau ada 33 DPD berapa itu keuangan yang masuk? Yang Ia ketahui saja dari dua DPD Jakarta dan Bali saja bisa mencapai Rp 400 juta lebih. “Semakin gede anggota DPD semakin besar setorannya. Tapi uang ini habis tanpa ada pertanggung jawaban,” ungkapnya