Prabowo Subianto Harus Mundur dari Kabinet Jokowi

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dinilai belum cukup tegas mengatasi kasus dugaan korupsi ekspor benur alias lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo.

Ungkapan kekecewaan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang disampaikan oleh sang adik, sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo dianggap belum cukup membersihkan nama baik partai. Baca Juga: Gelar Karpet Merah! Mensos Juliari Jadi Tersangka Korupsi, Pak Luhut Siap-Siap....

“Partai Gerindra harus menolak pengunduran diri Edhy Prabowo, tapi mengeluarkan surat pemecatan dengan tidak hormat,” ujar politisi Gerindra, Arief Poyuono kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Baca Juga: Diserang Adik Kandung Prabowo Subianto, Warganet Pasang Badan Bela Susi Pudjiastuti

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra masa bakti 2015-2020 itu juga menyarankan, Prabowo harus meminta maaf secara langsung kepada publik atas penangkapan Edhy Prabowo. Karena kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu juga diamini Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Arif melanjutkan, kasus dugaan korupsi ekspor lobster itu telah memukul elektabilitas Partai Gerindra. Bahkan, bisa mengganggu Prabowo jika ingin menjadi calon presiden di Pemilu 2024. Bila ingin nama baik Partai Gerindra terselamatkan, Poyuono menyarankan, Prabowo mundur dari Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Sebagai rasa tanggung jawab pada Presiden Jokowi, Prabowo harus mengajukan pengunduran diri dari kabinet,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengatakan kakaknya marah besar dan merasa dikhianati Edhy Prabowo yang pernah menjadi ajudannya. “Pak Prabowo bilang ke saya, dia sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu dan ini balasannyake saya,” kata Hashim, dalam konferensi pers terkait eksporbenih lobster di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta, Jumat (4/12) lalu.

Hashim sendiri mengaku kenal baik dengan Edhy. Dia mengatakan, pertama kali kenal Edhy 25 tahun lalu sebagai sosok yang berperilaku baik. Menurutnya, kasus Edhy ini telah mencederai citra positif Partai Gerindra. Misalnya, ketika partainya mendapatkan penghargaan partai politik palinginformatif menurut Komisi Informasi (KI) dan mendapatpenghargaanAnugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.

“Tapi penghargaan itu tidak disebut-sebut (lagi) oleh media karena skandal itu,” kata Hashim. Belajar dari peristiwa ini, dia bertekad mengawasi seluruh kader Partai Gerindra di Indonesia.

Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo memprediksi, kasus lobster itu akan berdampak kepada elektabilitas Partai Gerindra hingga pamor Prabowo Subianto di Pemilu 2024. Apalagi, kasus itu bertolak belakang dengannarasi anti korupsi yang kerapdidengungkan Prabowo sehingga akan menjadikan bahan pertimbanganpublik menilai integritas Partai Gerindra.

“Publik akan menilai, semangatanti korupsi sekadar jargon dan retorika,” katanya.