PDIP Soal Calon Mensos: Semua Nama Sudah di Kantong Presiden, Beliau yang Menentukan

Usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan fee atas bantuan sosial untuk penanganan Covid-19, kursi Menteri Sosial (Mensos) kosong. Kabar terbaru, ada enam nama yang diajukan untuk posisi itu.

"Ada enam nama yang beredar, tapi kan saya tidak bisa mengungkapkan ke publik. Tidak etis," ungkap Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.

Baca Juga: 2 Politikus PDIP Ini Berpotensi Jadi Mensos Pengganti Juliari Batubara

Enam nama yang beredar tersebut, sebagian besar berasal dari internal PDIP. Ada juga yang menjabat anggota DPR, termasuk nama dari eksternal. Yang pasti, nama-nama yang masuk radar mempunyai jam terbang tinggi dan pengalaman.

Sampai saat ini, enam nama calon Mensos itu kemungkinan sudah diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk dilihat track record, kapasitas dan kapabilitasnya menduduki kursi orang nomor satu di Kementerian Sosial (Kemensos).

"Semuanya sudah di kantong Presiden. Tergantung beliau yang menentukan," ucap Hendrawan.

Dia yakin, jabatan Mensos akan diberikan ke PDIP lagi. Baginya, kebijakan memberikan kursi Mensos ke Banteng bagian dari fatsun politik.

"Kalau satu menteri bermasalah lalu diganti dengan kader dari satu partainya itu fatsun politik. Supaya keseimbangan tetap terjadi," katanya.

Begitupun dengan kursi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditinggalkan Edhy Prabowo karena kesandung kasus dugaan korupsi suap izin ekspor benih lobster (benur). Hendrawan yakin kursi Menteri KP tetap diberikan kepada Partai Gerindra.

Permasalahannya, apakah saat ini Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sudah menyiapkan penggantinya atau belum. "Tapi ya kalau dilihat pasti sudah ada di kantong Prabowo," katanya.

Menurut dia, sikap PDIP dan Gerindra yang mempersiapkan tokoh atau kader untuk pengganti Juliari Batubara dan Edhy Prabowo hal yang wajar.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengusulkan kepada Presiden Jokowi segera memilih orang untuk mengisi jabatan Mensos dan Menteri KP secara definitif. Pengisian dua pos menteri ini sekaligus menjadi ruang untuk reshuffle kabinet.