Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Kejagung yang berhasil menangkap Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim, buronan kasus korupsi yang merugikan negara Rp477 miliar. | Kredit Foto: Sindonews
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengkritik pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta Menko Polhukam Mahfud MD bertanggung jawab atas kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI) dan pendukung Rizieq Shihab di sejumlah tempat.
Pria yang dikenal sebagai Sultan Tanjung Priok ini menilai pernyataan Ridwan Kamil tersebut kurang tepat. Sebab, sebenarnya Mahfud juga sudah mengingatkan ke para penjemput Rizieq agar menjaga ketertiban.
"Anggapan yang menyebut Mahfud MD adalah penyebab dari kerumunan ini, ya kurang tepat. Karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, kalau ditanya boleh atau tidak jemput, ya pasti boleh. Tapi, harus tertib," kata Sahroni, di Jakarta, Rabu (16/12/2020).
Baca Juga: FPI Koar-Koar Kriminalisasi Ulama, Sultan Tanjung Priok: Rizieq Harus Dihukum!
Menurut Bendahara Umum Partai NasDem ini, makna tertib itu termasuk melapor ke pihak kepolisian, kemudian mendapatkan surat izin keramaian. Namun, untuk para pendukung Rizieq, sudah izin itu tidak terpenuhi.
Sahroni juga menekankan pemerintah pusat sudah mengatur terkait tata tertib protokol kesehatan (prokes). Saat penjemputan Rizieq membludak, itu karena mereka yang tidak menaati tata tertib. Bukan disebabkan pernyataan Mahfud.
"Kalau jadinya ramai ketika penjemputan, itu karena warga tidak mentaati tata tertib yang sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah. Tidak etis kalau akhirnya menyalahkan Pak Mahfud," ujarnya.
Sahroni menilai, Mahfud sudah mengingatkan terkait ketertiban. Namun, kenapa masyarakat masih melanggar, itu yang seharusnya menjadi perhatian bersama. Dia juga menyampaikan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan atas kejadian kerumunan dalam acara Rizieq yang berlarut-larut.
"Ini bukan waktunya kita saling menunjuk siapa yang salah siapa yang benar, atau siapa yang harus bertanggung jawab. Biarkan ini menjadi kerja Kepolisian untuk menyelidiki dan menindak oknum yang tidak mematuhi tata tertib dari penjemputan tersebut," ujarnya.
Baca Juga: 6 Laskar FPI Tewas, Sultan Tanjung Priok: Kalau Diserang, Polisi Wajib Bela Diri
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
