BPDPKS Berharap Program Mandatori Biodiesel Lanjut di 2021

Dalam PMK tersebut diatur untuk menyesuaikan kebutuhan dana bagi pendanaan program-program sawit berkelanjutan, sekaligus meyakinkan seluruh pemangku kepentingan mengenai keberlanjutan program mandatori biodiesel B30. 

“Program mandatori biodiesel ini tidak hanya penting untuk kedaulatan dan kemandirian energi nasional tetapi juga menjaga kestabilan harga sawit,” tuturnya.

Eddy mengatakan bahwa program insentif Biodiesel melalui pendanaan dari BPDPKS sejak Agustus tahun 2015 dan terlaksana sampai November 2020, telah menyerap biodiesel dari sawit sekitar 23,49 Juta KL setara dengan pengurangan Greenhouse Gas Emissions (GHG) sebesar 34,68 juta ton CO2 ekuivalen dan menyumbang sekitar Rp 4,83 triliun pajak yang dibayarkan kepada negara.

Baca Juga: Presiden Sawit Indonesia, Begini Jejak Jokowi di Industri Perkebunan Kelapa Sawit

Dengan program yang berjalan sejak tahun 2015 hingga 2020, BPDPKS telah memberikan total dukungan pendanaan riset sebesar Rp 326,2 miliar dengan melibatkan 43 lembaga litbang, 667 peneliti, 346 mahasiswa dan telah menghasilkan output sebanyak 192 publikasi jurnal internasional dan nasional, 5 buku, serta 40 paten.

Adapun, dukungan program BPDPKS terhadap sektor hulu dan hilir sering kali masih menjadi bahan perdebatan. Misalnya saja prioritas program hulu seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang disandingkan dengan program hilir seperti dukungan insentif biodiesel. 

“Peniadaan program mandatori biodiesel akan berpengaruh kepada stabilisasi harga CPO dan stok menumpuk yang akan mengakibatkan keseimbangan industri sawit dapat terganggu. Begitu juga sebaliknya, tanpa dukungan program PSR program biodiesel juga akan terancam keberlanjutannya,” katanya.

Ia berharap tahun 2021 program mandatori biodiesel dapat terus dilanjutkan seiring dengan faktor pergerakan harga minyak dunia yang aman memberikan tantangan tersendiri bagi kebutuhan dana insentif biodiesel.