Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Mayoritas Publik Dukung Polisi Tindak Tegas Rizieq Shihab & Oknum FPI

Mayoritas Publik Dukung Polisi Tindak Tegas Rizieq Shihab & Oknum FPI Kredit Foto: Antara/ANTARA FOTO/Reno Esnir
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kegaduhan politik menyeruak sejak kepulangan Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Kerumunan yang ditimbulkan membuat aparat kepolisian akhirnya bertindak tegas. Terjadi pula insiden penembakan terhadap enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Tol Cikampek KM 50 hingga tewas dalam penyergapan oleh polisi.

Temuan survei yang dilakukan Polmatrix Indonesia menunjukkan sebagian besar publik mendukung ketegasan polisi terhadap Habib Rizieq dan oknum FPI, mencapai 82,9 persen. Hanya sebagian kecil yang tidak setuju terhadap tindakan tegas polisi (11,3 persen), dan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak menjawab (5,8 persen).

“Mayoritas publik menyetujui langkah tegas aparat kepolisian menindak Rizieq Shihab, begitu pula dengan oknum FPI yang melanggar hukum dan melakukan penyerangan terhadap aparat,” ungkap Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Baca Juga: Kasus Chat Mesum Rizieq Dilanjut: Pengalihan Isu Penembakan 6 Laskar FPI!

Sebagaimana diketahui, kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air langsung menyedot perhatian publik. Sejumlah tokoh nasional berlomba-lomba menemuinya, dengan harapan bisa menarik dukungan Habib Rizieq kepada kelompok dan partai masing-masing. Bahkan Habib Rizieq digadang-gadang sebagai calon presiden potensial pada Pemilu 2024.

Di sisi lain, rekam jejak Habib Rizieq dan ormas FPI yang dibentuknya lekat dengan kekerasan. FPI bertindak layaknya polisi moral yang kerap melakukan sweeping terhadap tempat-tempat usaha yang dituduh maksiat. Belakangan FPI menaikkan leverage-nya dengan menjadi kekuatan populisme Islam yang berhasil menjatuhkan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Sementara itu sejumlah politisi dan pegiat hak asasi manusia (HAM) menuding aparat kepolisian melanggar HAM dalam insiden KM 50. Polisi sendiri menyatakan terbuka dan transparan dalam investigas atas kejadian tersebut, dan melibatkan Komisi Nasional (Komnas) HAM.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: