Kredit Foto: Antara/Raisan Al Farisi
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning, menyatakan sikap bahwa dirinya menolak untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. Ia mengaku masih menyimpan ragu dengan keamanan vaksin Covid-19 tersebut.
Hal tersebut dikatakan langsung olehnya dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang digelar pada Selasa (12/1/2021).
Terkait itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tampak sangat kecewa. Menurutnya, sebagai anggota DPR, Ribka Tjiptaning harus mencerminkan semangat menuntaskan pandemi Covid-19.
"Tanggung jawab semua orang sebagai wakil rakyat, publik figur, pemimpin adalah memberikan semangat agar pandemi Covid-19 ini cepat selesai oleh solusi-solusi yang rasional," katanya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (13/1/2021).
Baca Juga: Ribka Tjiptaning Ogah Divaksin Sinovac, PDIP Bereaksi, Sampai Bawa-Bawa Bu Megawati
Kang Emil menilai sikap Ribka Tjiptaning yang enggan mengambil risiko karena menganggap uji klinis vaksin Sinovac yang digelar Bio Farma dan Tim Uji Klinis dari Universitas Padjadjaran (Unpad) itu belum tuntas. Namun, Kang Emil menegaskan bahwa anggapan tersebut salah.
"Tidak mau ambil resiko karena Bio Farma melangsungkan tesnya belum selesai. Saya kira wajar kalau tesnya belum selesai, tapi kan mungkin ada miss-komunikasi ya. Bio Farma itu tesnya sudah selesai," tegasnya.
Kang Emil menjelaskan, tuntasnya uji klinis ditandai dengan keluarnya izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait penggunaan vaksin Sinovac dalam keadaan darurat atau emergency use authorization (EUA).
"Makanya diumumkan oleh BPPOM kan keberhasilan (efikasi vaksin Sinovac)-nya," ujarnya.
Baca Juga: Ribka PDIP Pertanyakan Kenapa Tes SWAB Dikomersialkan, Beda Harga Beda Hasilnya?
Berkaca pada penolakan Ribka Tjiptaning, Kang Emil mengajak semua pihak untuk menyampaikan fakta-fakta terkait vaksin Sinovac bahwa vaksin tersebut sudah siap diedarkan dan disuntikkan dalam program vaksinasi COVID-19. Terlebih, tambah Kang Emil, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin Sinovac suci dan halal.
"Jadi, saya kira mari sampaikan fakta-fakta. Kalau BPPOM sudah berfatwa, kalau MUI sudah berfatwa, artinya vaksin itu sudah siap diedarkan dan siap digunakan sebagaimana kita mendapatkan vaksin-vaksin lain di luar pandemi Covid-19," tandasnya.
Adapun, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
