Kredit Foto: Antara/Raisan Al Farisi
Terkait pernyataan Ribka Tjiptaning yang kontroversial, Hasto mengatakan, jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan maka apa yang disampaikan Ribka Tjiptaning adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.
"Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang tampak dari pelayanan PCR, di dalam praktik dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar," katanya.
Baca Juga: Ribka PDIP Pertanyakan Kenapa Tes SWAB Dikomersialkan, Beda Harga Beda Hasilnya?
Menurut Hasto, komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik Ribka Tjiptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan.
"Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut, sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir menegaskan bahwa vaksin Covid-19 asal China yakni Sinovac tidak memiliki efek samping, apalagi sampai melumpuhkan organ tubuh manusia.
Honesti menyebut perkara lumpuh yang pernah dialami oleh sejumlah orang di Sukabumi, Jawa Barat, usai mendapatkan vaksin polio pada 2005 silam bukanlah kesalahan bahan vaksin yang digunakan.
Namun, perkara itu karena adanya kenaikan (outbreak) virus baru yang dibawa oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri ke Indonesia.
"Jadi, ada outbreak polio di 2005 itu di desa di daerah Sukabumi. Outbreak itu terjadi bukan karena strain polio yang ada di Indonesia, tetapi ada strain asing yang dibawa dari luar oleh TKI Indonesia yang pulang kampung," tegasnya.
Sebelumnya, Ribka Tjiptaning menolak untuk divaksinasi Covid-19 di mana dia lebih memilih membayar denda daripada disuntik vaksin Covid-19.
"Saya tetap tidak mau divaksin, meski sampai usia 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 (usia) nih, mau semua usia boleh, tetap (tidak mau). Di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," ujar Ribka.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
