Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

5 Hal yang Jadi Rujukan Seperti Apa Kebijakan Pemerintahan Joe Biden di Asia

5 Hal yang Jadi Rujukan Seperti Apa Kebijakan Pemerintahan Joe Biden di Asia Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Kantor Oval, Gedung Putih. | Kredit Foto: AP Photo
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepemimpinan di Amerika Serikat tidak semata-mata hanya ditentukan oleh seorang presiden atau wakil presiden.

Direktur Eksekutif Centre for Business and Diplomatic Studies Departemen Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara, Prof Dr Tirta Mursitama mengatakan, presiden yang terpilih akan fokus kepada isu-isu domestik dan internasional, mengutip pandangan dari Richard N Haass, Presiden Dewan Hubungan Internasional. Namun, untuk Joe Biden, dia akan fokus kepada pembenahan urusan dalam negerinya.  

"Lalu, apakah ada babak baru dalam kepemiminan AS di dunia internasional. Atau, apakah ini lagu yang sama tapi dinyanyikan oleh orang yang berbeda?" kata Tirta dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Marapi Consulting and Advisory bekerja sama dengan Kantor Berita Politik Republik Merdeka, Sabtu, (30/1/2021).

Baca Juga: Siap-Siap Facebook Cs, Sebentar Lagi Pajak Baru Bakal Diteken Pemerintahan Joe Biden

Tirta pun menguraikan ada beberapa faktor untuk melihat kemungkinan kebijakan AS khususnya di kawasan Asia.

Pertama, platform partai politik Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat. Sebagai parpol yang berideologi tengah kiri. Partai Demokrat percaya bahwa penghormatan nilai individu, hak-hak minoritas adalah hal yang utama.

Negara cenderung lebih berperan melindungi warga negaranya dari cengkeraman kekuatan modal dan keserakahan perusahaan multinasional. Misalnya terkait dengan produk-produk yang ramah lingkungan dan mengikuti standar kesehatan tertentu. Pemerintah juga berusaha untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat.

"Dari sisi pengenaan pajak, pemerintah Partai Demokrat menerapkan kebijakan pajak progresif sesuai dengan pendapatan masyarakat. Masyarakat yang lebih kaya harus membayar pajak lebih banyak," kata Tirta.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Mochamad Rizky Fauzan
Editor: Rosmayanti

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: