Suu Kyi Jadi Tahanan Rumah, Tuduhan Orang Partainya: Coup Angkatan Darat!

Warta Ekonomi, New York -

Militer Myanmar mengatakan telah mengambil alih kekuasaan selama setahun setelah mengumumkan keadaan darurat sebagai tanggapan atas klaim kecurangan pemilu. Penjelasan itu dilontarkan setelah Aung San Suu Kyi dan para pemimpin tinggi lainnya ditahan dalam penggerebekan Senin (1/2/2021) dini hari.

Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya ditahan oleh tentara Myanmar. Informasi lengkap itu dikatakan oleh Myo Nyunt, juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa, mengatakan melalui telepon.

Baca Juga: Merinding! Myanmar di Bawah Tangan Militer, Biden dan Australia Ambil Sikap...

Saluran TV, telepon, dan komunikasi internet semuanya terputus-putus, sehingga sulit mendapatkan informasi dari negara tersebut. Militer belum merilis pernyataan.

AS dan Australia mendesak militer Myanmar untuk membebaskan semua yang ditahan dan menghormati hasil pemilu.

"Amerika Serikat menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan, dilansir Bloomberg, Senin (1/2/2021).

Sejak partai Suu Kyi menang telak dalam pemilihan umum kedua setelah puluhan tahun pemerintahan militer, militer dan faksi politiknya telah menuntut pihak berwenang untuk menyelidiki tuduhan kecurangan pemungutan suara massal.

Komisi pemilihan Myanmar pekan lalu telah memberi label pemungutan suara itu transparan dan adil, dan AS, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Uni Eropa mendesak militer untuk menghormati hasil tersebut.

Para pemimpin militer telah mengisyaratkan untuk merebut kekuasaan, bahkan ketika mengatakan mereka berjanji untuk bekerja sesuai dengan hukum. Dalam sebuah pernyataan pada Minggu (31/1/2021), militer Myanmar --yang dikenal sebagai Tatmadaw-- membantah keberatan dengan hasil pemilu dan mengatakan pihaknya "menganggap proses pemilu 2020 tidak dapat diterima."

Konstitusi mengizinkan militer untuk mengambil alih kekuasaan selama keadaan darurat yang dapat menyebabkan perpecahan serikat pekerja atau "solidaritas nasional".

"Ini adalah pandangan yang sangat sinis atas pembenaran mereka untuk berkuasa, tetapi saya mengantisipasi bahwa mereka akan mengatakan ini sejalan dengan tugas dan kewajiban militer untuk menegakkan Konstitusi seperti yang kami tulis," kata Hunter Marston, seorang analis politik yang berbasis di Canberra, yang telah menulis tentang Myanmar untuk beberapa publikasi.