Catat! Begini Konsekuensi Mengerikan Myanmar di Bawah Kudeta Militer

Warta Ekonomi, Moskow -

Militer Myanmar mengklaim telah mengambil alih kekuasaan negara itu dengan mengatakan akan bertanggung jawab selama satu tahun. Klaim itu muncul selepas pemberlakuan keadaan darurat sebagai tuduhan atas pemilihan umum curang yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi dan penahanan atasnya.

Di tengah kondisi terputusnya komunikasi --baik telepon dan internet, corong komunikasi militer, Myawaddy TV mengumumkan bahwa pada Senin (1/2/2021) pagi, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing akan mengambil alih kendali atas negara itu setidaknya untuk satu tahun, dilansir dari RT.com, Senin (1/2/2021).

Baca Juga: Suu Kyi Jadi Tahanan Rumah, Tuduhan Orang Partainya: Coup Angkatan Darat!

Saluran tersebut juga melaporkan bahwa militer menerapkan keadaan darurat sesuai dengan konstitusi, yang memberinya kekuatan penuh ketika darurat.

Militer, yang dikenal secara lokal sebagai Tatmadaw, melipatgandakan tuduhan penipuan pemilih dalam pemilihan umum November, mengutip kegagalan pemerintah sipil untuk menyelidiki tuduhan tersebut sebagai salah satu alasan di balik langkah tersebut.

Militer juga menyuarakan keluhan atas penolakan partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa di bawah pimpinan Suu Kyi untuk menunda pemilihan umum menyusul pandemi virus corona, seperti yang diminta oleh Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer dan 24 partai lainnya.

Militer belum mengklarifikasi status Suu Kyi, yang, bersama dengan Presiden Myanmar Win Myint dan beberapa pejabat tank top lainnya, dilaporkan ditahan pada Senin pagi.

Ketegangan antara Suu Kyi, yang sangat menentang aturan militer sebagai aktivis pro-demokrasi, dan angkatan bersenjata yang sangat kuat telah memuncak sejak sebelum pemilihan.

Namun, pemungutan suara November, yang melihat partai pemenang Nobel 1991 memenangkan 396 kursi dari 476 kursi di parlemen bikameral, tampaknya memperburuk situasi, memicu klaim penipuan pemilih dari militer, menuduh bahwa mereka telah menemukan 8,6 juta penyimpangan pemilih. daftar.