Pekerja menimbang tandan buah segar sawit di sebuah RAM Kelurahan Purnama Dumai, Riau, Rabu (3/2/2021). Nilai ekspor minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya melalui Pelabuhan Dumai sepanjang tahun 2020 yaitu sebanyak 14,680 juta ton dengan nilai transaksi perdagangan sebesar 8,203 miliar dolar AS atau naik 14,5 persen (YoY) dibanding tahun 2019 sebesar 7,167 miliar dolar AS dengan nilai ekspor sebanyak 15 juta ton. | Kredit Foto: Antara/Aswaddy Hamid
Beberapa waktu terakhir, kelapa sawit kembali mengalami tekanan dan isu negatif, salah satunya dari Amerika Serikat, tentang adanya kerja paksa sehingga berdampak pada larangan impor minyak sawit.
Proses gugatan Indonesia ke WTO terkait diskriminasi Uni Eropa belum juga usai. Kini, muncul isu dari Swiss berupa referendum produk sawit yang diinisiasi LSM Iterre pada bulan Maret mendatang.
Baca Juga: Terbagi Menjadi 3 Golongan, Seluruh Masyarakat Indonesia Terlibat dalam Ekonomi Berbasis Sawit
Sejatinya, beragam isu yang selalu dihembuskan merupakan “isu klasik”. Lantaran, sejak tahun 1980-an hingga saat ini, isu yang sama terus diangkat dan dipublikasikan. Padahal, upaya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit sudah dilakukan oleh pemerintah serta pelaku usaha baik swasta maupun petani.
Upaya perbaikan terlihat semakin jelas sejak adanya Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, guna mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.
SDGs berisi 17 tujuan sedangkan di sektor sawit sudah menerapkan 7 tujuan SDGs. Merujuk catatan petani kelapa sawit anggota Persatuan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI), khusus untuk melindungi lingkungan, secara bertahap telah dilakukan berbagai perbaikan terhadap pemenuhan standar keberlajutan, misalnya ISPO generasi ke-III yang sudah bersifat wajib bagi perusahaan dan pekebun.
Sementara mengenai isu referendum petani Swiss, pihak POPSI meminta sebaiknya dilakukan dialog antara petani dengan petani.
“Supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada bukan membuat permasalahan baru atau pemusuhan antar petani,” kata Ketua POPSI, Pahala Sibuea, belum lama ini.
Sementara Pembina POPSI, Gamal Nasir mengatakan, lantaran posisinya yang lebih unggul dari minyak nabati lain maka sawit selalu diserang dengan berbagai isu negatif seperti isu lingkungan. Masalah utamanya adalah persaingan dagang.
“POPSI yang mewadahi empat asosiasi petani kelapa sawit siap bekerjasama menghadapi berbagai isu negatif,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ellisa Agri Elfadina
Editor: Alfi Dinilhaq
Tag Terkait:
