Dakwaan buat Suu Kyi Bertambah, PBB Teriak: Awas Kekerasan Skala Lebih Besar!

"Mereka memutus internet karena mereka ingin melakukan hal-hal buruk," kata Win Tun, warga Myanmar berusia 44 tahun, yang tinggal di ibu kota Yangon.

Banyak pekerja di sektor pemerintahan termasuk pengemudi kereta yang bergabung dengan pemogokan massal anti-kudeta. Hal ini membuat junta kebingungan untuk memulai kembali pengoperasian kereta api nasional setelah penutupan kota akibat COVID-19.

Kritik tentang lambatnya respon UE terhadap kudeta

Amerika Serikat (AS) dan Inggris telah mengecam kudeta militer di Myanmar. Sementara, Duta Besar Cina untuk Myanmar mengatakan pada Selasa (16/02) bahwa "perkembangan saat ini di Myanmar sama sekali bukan yang diharapkan oleh Cina".

Sejauh ini, hanya AS yang mengumumkan sanksi terhadap para jenderal, dan mendesak mereka untuk melepaskan kekuasaan.

Jerman dan Uni Eropa (UE) "harus memberlakukan embargo senjata terhadap penguasa militer di Myanmar dan juga membatasi akses istimewa negara itu ke pasar Eropa," kata Christoph Hoffmann, anggota parlemen Jerman dari Partai Demokrat Bebas (FDP) yang pro pasar bebas, kepada DW pada Selasa (16/2/2021).

Ke depan, "semua aset pribadi pada jenderal di Eropa juga harus diblokir," lanjutnya.

Hoffmann mengkritik respon lambat UE terhadap kudeta militer Myanmar yang telah terjadi lebih dari dua minggu lalu. Dia menambahkan dirinya berharap pertemuan para menteri luar negeri UE minggu depan akan menghasilkan "tindakan lebih lanjut".