Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

PDIP Janji Tak Bakal Intervensi Proses Hukum Nurdin Abdullah

PDIP Janji Tak Bakal Intervensi Proses Hukum Nurdin Abdullah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020). DPP PDIP membentuk tim hukum untuk merespons kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. | Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Warta Ekonomi -

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya tetap solid dan mempercayai proses hukum di KPK terkait kasus dugaan korupsi yang melilit Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.

"Nanti kami akan lihat perkembangan. Yang jelas, partai tidak melakukan intervensi hukum," kata Hasto menjawab wartawan di sela Gowes Bareng PDI Perjuangan yang diawali dari Kompleks Monas, Jakarta, Minggu (28/2/2021).

Baca Juga: Jadi Tersangka Korupsi, Ini Sosok Kuasa Hukum Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

"Kita ikuti prosesnya. Banyak yang kaget, sedih karena beliau orang baik," tambahnya.

Meski begitu, Hasto mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan advokasi kepada Nurdin Abdullah.

"Melihat kepemimpinan beliau dan masukan dari jajaran DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, partai akan memberikan advokasi," kata Hasto.

Hasto menambahkan, dari rekam jejaknya selama ini, Nurdin dikenal sebagai orang baik. Bahkan menjadi penerima Bung Hatta Anticorruption Awards. Penghargaan sama yang pernah diterima Presiden Jokowi dan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Makanya, kami juga sempat kaget. Sebelum dibawa KPK, beliau menghubungi Pak Andi, Ketua DPD PDIP Sulsel. Beliau mengatakan siap bertanggung jawab, baik di dunia, akhirat, maupun juga bagi seluruh masyarakat. Bahwa beliau tidak melakukan hal yang dituduhkan," papar Hasto.

Satu hal yang pasti, dalam situasi ini, pihaknya mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi.

"Kita tunggu keterangan resmi dari KPK setelah mengadakan pemeriksaan. Partai tidak melakukan intervensi hukum, itu yang penting," tambah Hasto.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Bagikan Artikel: