Kredit Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha
Mendengar hal ini, pihak Demokrat tidak gentar. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut, aksi para pelaku kudeta atau gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) mau menggelar KLB merupakan tindakan ilegal.
“Ilegal. Karena kalau ada KLB, pasti yang hadir bukan pemilik suara sah. Alias KLB bodong namanya," katanya, kemarin.
Herzaky menjelaskan, mekanisme penyelenggaraan KLB Partai Demokrat sudah diatur. KLB hanya bisa dilakukan dengan persetujuan Ketua Majelis Tinggi yaitu SBY dan Ketua Umum yaitu AHY. Kemudian, KLB harus disetujui minimal dua pertiga dari 34 DPD Demokrat dan setengah dari 514 DPC Demokrat.
Herzaky memastikan, semua pengurus DPD dan DPC loyal terhadap SBY dan AHY. Mereka tidak akan mau ikut-ikutan GPK PD. “Semuanya sudah menyatakan setia kepada Ketum AHY dan menolak KLB," tegasnya.
Pernyataan Herzaky ini bukan isapan jempol. Di daerah, para pengurus ramai-ramai menegaskan soliditas Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Contohnya di Jawa Barat, Bali, dan Riau. Mereka menegaskan setia kepada AHY.
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Irfan Suryanagara menegaskan, jika GPK PD bandel dan mau terus menggelar KLB, pihaknya akan melabrak. Apalagi kalau KLB-nya sampai digelar di Jawa Barat. “Jika hal itu dilakukan, saya akan mendatangi dan membubarkannya," tegas Irfan.
Ketua DPD Demokrat Bali I Made Mudarta juga menolak KLB. Apalagi sampai digelar di Bali. Jika pihak GPK PD ngotot, dia tidak segan mengambil tindakan tegas.
"Bila dipaksakan, kami tidak akan tinggal diam. Izinkan kami untuk bergerak menegakkan swadharma kami kepada Partai Demokrat. Mari bersama kita jaga kesucian dan kedamaian Pulau Bali dari perbuatan yang bertentangan dengan Dharma," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
