KLB Bodong Demokrat di Sumut, Pengamat: Kalau Moeldoko Gak Terlibat Harusnya Protes

Analisa serupa dikemukakan Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Research Center and Consulting menjelaskan variabel siapa yang paling diuntungkan dari sebuah rekayasa politik KLB itu bisa membantu memetakan aktor mana yang terlibat, yang sering kali luput dari pengamatan yang bersifat permukaan.

"Dalam kasus KLB ilegal ini, tidak ada yang diuntungkan oleh melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat kecuali rezim yang berkuasa, apalagi jika bercampur dengan kepentingan pribadi tokoh non partai untuk mencari kendaraan politik pada tahun 2024,” terang Pangi. 

Pangi mengingatkan bahwa dalam dua kali pernyataan persnya, Kepala KSP Moeldoko sudah menegaskan komitmen untuk tidak ikut campur urusan Partai Demokrat.

"Jika memang pak Moeldoko tidak terlibat, jangan biarkan namanya terus dibawa-bawa oleh pengusung KLB ilegal ini," jelasnya.

Baik Ubedilah Badrun maupun Pangi Syarwi sepakat bahwa upaya KLB illegal Partai Demokrat bukanlah semata-mata persoalan Partai Demokrat, tapi bentuk yang telanjang dan intervensi kekuasaan untuk melemahkan oposisi apalagi jika bercampur dengan ambisi politik pribadi tokoh tertentu untuk menyongsong pemilu 2024.

Mereka khawatir jika ini dibiarkan, kualitas demokrasi Indonesia yang sudah menurun akan makin memburuk.

"Pola politik elit yang membelah partai oposisi ini sesungguhnya adalah bencana besar demokrasi, karena politik menjadi tidak sehat yang akan berdampak pada tidak sehatnya demokrasi" pungkas Ubedilah.