Momen Pidato SBY-AHY Kompak Sebut Moeldoko Berkali-kali

Seperti kutipan pertamanya berikut: "Keempat, terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko, yang selama ini selalu mengelak, kini sudah terang benderang," demikian teks yang dibaca AHY. 

Di dua kalimat, KSP Moeldoko ditulis dengan penekanan yakni ditebalkan. Seperti berikut: "...Apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko tadi, meruntuhkan seluruh pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya."

Dan di kalimat, "...atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat."

Moeldoko adalah kepala Staf Angkatan Darat ke-28, menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo, di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Mei-Agustus 2013. Pada Agustus itu, Presiden SBY mengangkat Moeldoko sebagai panglima TNI ke-18, menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Moeldoko duduk sebagai Panglima TNI selama dua tahun.

Di masa Presiden Joko Widodo, Moeldoko masuk ke lingkaran Istana. Ia diangkat menjadi kepala Staf Kantor Presiden (KSP) menggantikan Teten Masduki pada 18 Januari 2018. Kepala KSP adalah jabatan setingkat menteri yang bertugas memberi dukungan kepada presiden dan wapres dalam melaksanakan pengendalian program program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. 

Lembaga strategis ini baru diadakan di era Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla. Sebagai Kepala KSP pertama pada waktu itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang kemudian masuk ke dalam kabinet sebagai menteri, dan digantikan oleh Teten Masduki, pegiat antikorupsi, yang juga kemudian dipilih menjadi menteri. Barulah masuk Moeldoko.

Pada Jumat malam, giliran SBY yang berpidato terkait kisruh Partai Demokrat. Dalam naskah pidato SBY sebanyak 13 halaman yang dibagikan ke pers, SBY juga menyebut Moeldoko sebagai 'KSP Moeldoko'. Ia lebih banyak menyebut 'KSP Moeldoko'. Total sebanyak 11 kali.

SBY mengawali penyebutan 'KSP Moeldoko' di dalam kalimat, "KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko seorang pejabat pemerintahan aktif, erada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat, alias pihak eksternal partai, menjadi ketua umum Partai Demokrat."